-
Mengenyampingkan Kerugian Negara, Demi Kepentingan Umum
“Mengenyampingkan Kerugian Negara, Demi Kepentingan Umum” Kerugian Negara menjadi unsur penentu dari suatu tindak pidana
-
Membaca Niat KUHP 2023: Perlindungan Masyarakat atau Penguatan Kontrol Negara?
OPINI HUKUMMembaca Niat KUHP 2023: Perlindungan Masyarakat atau Penguatan Kontrol Negara? A. Latar BelakangPengesahan Kitab
-
Dua Sisi Mata Uang KUHP Baru: Mencari Keseimbangan antara Ketertiban dan Kebebasan
OPINI HUKUMDua Sisi Mata Uang KUHP Baru: Mencari Keseimbangan antara Ketertiban dan Kebebasan A. Latar
-
Penegakan Hukum yang Adil: Bisakah Terwujud di Bawah Bayang-Bayang Pasal Karet KUHP Baru?
OPINI HUKUMPenegakan Hukum yang Adil: Bisakah Terwujud di Bawah Bayang-Bayang Pasal Karet KUHP Baru? A.
-
Antara Hukum Tertulis dan Hukum yang Hidup: Dilema Penegakan KUHP 2023 di Lapangan
OPINI HUKUMAntara Hukum Tertulis dan Hukum yang Hidup: Dilema Penegakan KUHP 2023 di Lapangan A.
-
Ujian Bagi Penegak Hukum: Menghadapi Tantangan Pasal-Pasal “Elastis” dalam KUHP Baru
OPINI HUKUMUjian Bagi Penegak Hukum: Menghadapi Tantangan Pasal-Pasal “Elastis” dalam KUHP Baru A. Latar BelakangPemberlakuan
-
Mundur ke Belakang: Apakah KUHP Baru Mengancam Kemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia
OPINI HUKUMMundur ke Belakang: Apakah KUHP Baru Mengancam Kemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia A.
-
Pintu Terbuka bagi Penyalahgunaan Kekuasaan: Kritik atas Pasal Multitafsir dalam KUHP 2023
OPINI HUKUMPintu Terbuka bagi Penyalahgunaan Kekuasaan: Kritik atas Pasal Multitafsir dalam KUHP 2023 A. Latar
-
Di Bawah Payung Moralitas: Kekhawatiran HAM atas Pasal Penghinaan dan Living Law dalam KUHP Baru
OPINI HUKUMDi Bawah Payung Moralitas: Kekhawatiran HAM atas Pasal Penghinaan dan Living Law dalam KUHP
-
KUHP Baru dan Bayang-Bayang Kriminalisasi: Perlindungan atau Penjara bagi Kebebasan Sipil
OPINI HUKUMKUHP Baru dan Bayang-Bayang Kriminalisasi: Perlindungan atau Penjara bagi Kebebasan Sipil A. Latar BelakangPengesahan
Desember 2025
Archive
Categorise
Recent Posts
- NIAT JAHAT DAN PERBUATAN PIDANA SEBAGAI UNSUR PENTING PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
- PERBEDAAN RESTORATIVE JUSTICE DAN PLEA BARGAIN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
- Hak Milik di atas Barang Milik Daerah
- Fleksibilitas Kewajiban Lingkungan Korporasi sebagai Kerugian
- Kredit Macet: Sebagai Tindak Pidana atau Perkara Perdata?
