-
Mengawasi “Pasal Karet” dalam KUHP Baru: Ancaman Samar terhadap Pers Berekspresi
OPINI HUKUMMengawasi “Pasal Karet” dalam KUHP Baru: Ancaman Samar terhadap Pers Berekspresi A. Latar BelakangKemerdekaan
-
Hukum Status Tanah dan Dampaknya bagi Masyarakat
OPINI HUKUMHukum Status Tanah dan Dampaknya bagi Masyarakat A. Latar BelakangTanah merupakan sumber daya alam
-
KEKUATAN HUKUM GIRIK, LETTER C, DAN PETOK DSEBAGAI ALAS HAK ATAS TANAH UNTUK PENERBITAN SHM
OPINI HUKUMKEKUATAN HUKUM GIRIK, LETTER C, DAN PETOK DSEBAGAI ALAS HAK ATAS TANAH UNTUK PENERBITAN
-
PETA STATUS KEPEMILIKAN TANAH GIRIK, LETTER C, DAN PETOK DSERTA LANGKAH MEMPERKUATNYA
OPINI HUKUMPETA STATUS KEPEMILIKAN TANAH GIRIK, LETTER C, DAN PETOK DSERTA LANGKAH MEMPERKUATNYA I. Latar
-
Implikasi Hukum Penguasaan Tanah dengan Bukti Girik, Letter C, dan Petok D dalam Transaksi dan Pendaftaran Tanah
OPINI HUKUMImplikasi Hukum Penguasaan Tanah dengan Bukti Girik, Letter C, dan Petok D dalam Transaksi
-
PERBEDAAN GIRIK, LETTER C, DAN PETOK D: STATUS HUKUM DAN RISIKONYA
OPINI HUKUMPERBEDAAN GIRIK, LETTER C, DAN PETOK D: STATUS HUKUM DAN RISIKONYA I. LATAR BELAKANGSistem
-
Saksi dalam Perjanjian untuk Pembuktian atau Mengikat
OPINI HUKUMSaksi dalam Perjanjian untuk Pembuktian atau Mengikat I. Latar BelakangDalam praktik perdata, perjanjian merupakan
-
Tindak Pidana Korupsi dalam Tender Proyek
OPINI HUKUMTindak Pidana Korupsi dalam Tender Proyek I. Latar BelakangTender atau pelelangan proyek pemerintah merupakan
-
Menyoal Hak Imunitas Dilihat dari Sanksi Etik DPR RI Ahmad Sahroni Cs.
OPINI HUKUMMenyoal Hak Imunitas Dilihat dari Sanksi Etik DPR RI Ahmad Sahroni Cs. I. Latar
-
Analisa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Jabatan Polri di Instansi Sipil
OPINI HUKUMAnalisa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Jabatan Polri di Instansi Sipil I. Latar BelakangKeterlibatan
Desember 2025
Archive
Categorise
Recent Posts
- NIAT JAHAT DAN PERBUATAN PIDANA SEBAGAI UNSUR PENTING PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
- PERBEDAAN RESTORATIVE JUSTICE DAN PLEA BARGAIN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
- Hak Milik di atas Barang Milik Daerah
- Fleksibilitas Kewajiban Lingkungan Korporasi sebagai Kerugian
- Kredit Macet: Sebagai Tindak Pidana atau Perkara Perdata?
