OPINI HUKUM
PETA STATUS KEPEMILIKAN TANAH GIRIK, LETTER C, DAN PETOK D
SERTA LANGKAH MEMPERKUATNYA
I. Latar Belakang
Sistem pendaftaran tanah modern di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 dan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa kepastian hukum hak atas tanah diperoleh melalui proses pendaftaran dan penerbitan sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Namun dalam kenyataan sosial, berbagai wilayah di Indonesia masih menggunakan alas hak tradisional seperti Girik, Letter C, dan Petok D sebagai dasar penguasaan tanah. Dokumen-dokumen ini merupakan peninggalan administrasi agraria desa dan sistem pajak masa kolonial yang belum terintegrasi dengan sistem pendaftaran tanah nasional.
Kondisi ini menimbulkan beberapa persoalan hukum:
1. Ketidakpastian status kepemilikan, karena dokumen tradisional bukan bukti hak yang kuat.
2. Tumpang tindih pengklaiman tanah, akibat tidak adanya pengukuran dan pendaftaran resmi.
3. Kerentanan terhadap sengketa perdata maupun pidana.
4. Kelemahan pembuktian di pengadilan, karena tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana sertipikat tanah.
Dengan demikian, diperlukan pemahaman mengenai peta status hukum atas Girik, Letter C, dan Petok D serta langkah yang tepat untuk memperkuat legalitasnya agar memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.
II. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)
• Mengatur sistem hak atas tanah yang diakui negara.
• Menegaskan bahwa hak atas tanah harus didaftarkan.
2. PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (jo. PP 18/2021)
• Menegaskan kewajiban pendaftaran sebagai bentuk kepastian hukum.
• Pasal 32: Sertipikat merupakan bukti hak yang kuat.
3. Peraturan Menteri ATR/BPN tentang PTSL dan Pendaftaran Sporadik
• Menetapkan prosedur pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan girik/letter C/petok D.
4. KUH Perdata
• Pasal 1866 tentang alat bukti, penting dalam menilai kekuatan pembuktian dokumen nonsertipikat.
5. Putusan-Putusan Mahkamah Agung
• MA beberapa kali menegaskan bahwa girik dan Letter C hanya bukti penguasaan, bukan bukti hak milik absolut.
III. Pembahasan Hukum
- Status Girik
• Dokumen girik berasal dari daftar pajak bumi (landrente) pada masa kolonial.
• Fungsinya hanya sebagai bukti pembayaran pajak, bukan bukti hak milik.
• Secara hukum dianggap alas hak administratif yang hanya menunjukkan seseorang pernah menguasai tanah. - Status Letter C
• Merupakan dokumen administrasi desa yang mencatat nama pemilik/penggarap, luas, dan jenis tanah.
• Tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan karena bukan produk pejabat pendaftaran tanah.
• Berfungsi sebagai bukti pendukung dalam menunjukkan sejarah penguasaan. - Status Petok D
• Dokumen lama terkait pajak tanah sebelum adanya pendaftaran tanah modern.
• Menunjukkan hubungan subjek-objek secara administratif, bukan hak kepemilikan modern.
• Hanya dianggap bukti awal penguasaan. - Kekuatan Pembuktian
• Berdasarkan PP 24/1997 & Putusan MA:
• Sertipikat = Bukti kuat hak atas tanah.
• Girik/Letter C/Petok D = Bukti permulaan, bukan bukti hak absolut.
• Dalam persidangan, dokumen adat ini harus didukung:
• PBB,
• Keterangan saksi,
• Riwayat penguasaan tanah,
• Bukti fisik (penguasaan nyata).
IV. Analisis Hukum
1. Tidak ada dokumen tradisional yang berdiri sebagai bukti kepemilikan hak milik.
Negara mengakui tanah sebagai milik seseorang hanya jika sudah terdaftar.
2. Girik/Letter C/Petok D tetap diakui sebagai bukti administratif yang dapat digunakan untuk pendaftaran tanah pertama kali.
3. Negara mengarahkan semua tanah non-sertifikat untuk masuk ke sistem pendaftaran modern melalui:
• PTSL, atau
• Pendaftaran Sporadik.
4. Kepastian hukum baru tercapai bila tanah telah:
• Dipetakan,
• Diukur resmi oleh BPN,
• Dibukukan,
• Diberi sertifikat.
5. Dokumen tradisional rentan tumpang tindih dan mudah dipalsukan jika tidak segera ditingkatkan menjadi sertipikat.
V. Langkah-Langkah Memperkuat Kepemilikan Tanah
- Klarifikasi Riwayat Tanah
• Kumpulkan dokumen lama: girik/Letter C/petok D, kwitansi jual beli, akta waris, PBB.
• Cocokkan dengan kondisi penguasaan fisik saat ini. - Mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Desa/Kelurahan
• SKT/SKRT adalah penguatan administratif mengenai siapa yang menguasai tanah.
• Disertai keterangan tidak sengketa. - Pengukuran Tanah
• Dapat dilakukan oleh desa, tetapi untuk kekuatan hukum sebaiknya menggunakan pengukuran BPN. - Pembuatan Akta PPAT
• Jika berasal dari jual beli atau peralihan hak, buat Akta Jual Beli (AJB) agar alas hak tidak dipersoalkan. - Pendaftaran Tanah Pertama Kali
• Melalui PTSL (lebih murah dan kolektif) atau
• Sporadik (individual).
Persyaratan: alas hak, PBB, identitas, SKRT, saksi. - Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)
• Merupakan hasil akhir dari proses pendaftaran tanah.
• Memberikan kepastian hukum tertinggi.
VI. Kesimpulan
1. Girik, Letter C, dan Petok D bukan bukti hak atas tanah, melainkan bukti riwayat penguasaan administratif.
2. Dokumen-dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang lemah serta rentan sengketa.
3. Untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, pemilik tanah harus melakukan:
• Penelusuran riwayat tanah,
• Penguatan administrasi desa,
• Pengukuran resmi,
• Akta PPAT (jika ada peralihan), dan
• Pendaftaran tanah pertama kali di BPN.
4. Sertipikat Hak Milik merupakan satu-satunya bukti hak yang diakui negara secara penuh dan memberikan kepastian hukum yang kuat.
