PEMBEBASAN LAHAN SEBAGAI DASAR PEROLEHAN HAK GUNA USAHA

OPINI HUKUM

PEMBEBASAN LAHAN SEBAGAI DASAR PEROLEHAN HAK GUNA USAHA

I. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, maupun peternakan skala besar, ketersediaan lahan yang memadai menjadi hal yang krusial. Salah satu instrumen hukum untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan lahan dalam jangka waktu tertentu adalah Hak Guna Usaha (HGU).

HGU adalah salah satu jenis hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Hak ini diberikan untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna kepentingan usaha pertanian, perikanan, atau peternakan. Untuk memperoleh HGU, subjek hukum (perseorangan WNI atau badan hukum Indonesia) harus terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan sebagai dasar pengajuan hak ke negara.

Namun dalam praktiknya, sering timbul permasalahan hukum terkait validitas proses pembebasan lahan sebagai dasar perolehan HGU, khususnya dalam konteks status hak atas tanah sebelum dibebaskan, bentuk perolehan, dan kesesuaian prosedur pengadaan tanah dengan peraturan perundang-undangan.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
4. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (sebagian telah dicabut namun substansi masih relevan dalam praktik);
6. Yurisprudensi dan doktrin hukum agraria.

III. Analisis Hukum

A. Pengertian Pembebasan Lahan

Pembebasan lahan adalah proses hukum yang dilakukan untuk melepaskan hak atau kepemilikan atas tanah dari pihak pemilik kepada pihak lain, baik pemerintah maupun badan usaha. Dalam konteks perolehan HGU, pembebasan lahan dilakukan terhadap tanah-tanah yang telah dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain, untuk kemudian dialihkan kepada negara guna diberikan HGU kepada pemohon.

Proses pembebasan ini dapat dilakukan melalui:

• Pembelian langsung (jual beli)
• Ganti rugi atau tukar menukar
• Pelepasan hak oleh masyarakat adat atau pemilik hak ulayat

Tanah yang telah dibebaskan kemudian harus diserahkan kepada negara untuk didaftarkan dan diberikan status hukum sebagai tanah negara, sebelum dapat dimohonkan HGU.

B. Pembebasan Lahan sebagai Dasar Perolehan HGU

Menurut Pasal 28 PP No. 18 Tahun 2021, HGU hanya dapat diberikan atas tanah negara. Dengan demikian, pembebasan lahan bukan langsung memberikan hak kepada pemohon, melainkan memberikan dasar legal agar tanah tersebut menjadi tanah negara yang kemudian dapat dimohonkan HGU.

Syarat pokok agar pembebasan lahan sah sebagai dasar permohonan HGU:

1. Legalitas proses perolehan tanah Harus ada bukti peralihan hak yang sah (akte jual beli, pelepasan hak, dll).
2. Pelepasan hak oleh pemilik awal  Pemilik harus secara eksplisit melepaskan haknya atas tanah.
3. Berita Acara Penyerahan Tanah kepada Negara  Untuk mengubah status tanah menjadi tanah negara.
4. Kesesuaian dengan RTRW  Lokasi harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
5. Rencana penggunaan tanah jelas Peruntukan dan rencana usaha harus sesuai dengan jenis penggunaan HGU.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, maka pembebasan lahan memiliki kekuatan hukum sebagai dasar permohonan hak ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

C. Potensi Permasalahan

• Ketiadaan dokumen pelepasan hak secara sah menyebabkan tanah tetap dianggap milik pihak lama.
• Pembebasan tanpa persetujuan semua pemilik dapat menimbulkan sengketa.
• Tumpang tindih klaim atas tanah adat atau ulayat.
• Penerbitan HGU atas tanah yang bukan tanah negara menimbulkan potensi pembatalan hak oleh pengadilan.

IV. Kesimpulan

1. Pembebasan lahan merupakan langkah awal yang krusial dan menjadi dasar hukum dalam proses perolehan Hak Guna Usaha (HGU).
2. HGU hanya dapat diberikan atas tanah negara; oleh karena itu, tanah hasil pembebasan harus terlebih dahulu diserahkan kepada negara.
3. Prosedur pembebasan lahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut legalitas dokumen, peralihan hak, dan kesesuaian tata ruang.
4. Kegagalan dalam memenuhi prosedur pembebasan lahan dapat menyebabkan HGU yang diterbitkan cacat hukum dan berpotensi dibatalkan.