KREDIT MACET SEBAGAI DELIK TIPIKOR

OPINI HUKUM

KREDIT MACET SEBAGAI DELIK TIPIKOR

A. LATAR BELAKANG

Kredit merupakan salah satu instrumen penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Melalui kredit, masyarakat dan pelaku usaha dapat memperoleh modal untuk mengembangkan usaha, membeli rumah, membangun fasilitas produksi, maupun memenuhi kebutuhan lainnya. Namun, di balik manfaat tersebut terdapat risiko yang tidak dapat dihindari, salah satunya adalah kredit macet.

Secara sederhana, kredit macet terjadi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan perjanjian. Kondisi tersebut pada dasarnya merupakan risiko dalam kegiatan perbankan. Tidak semua kredit yang akhirnya macet berarti sejak awal telah terjadi tindak pidana.

Persoalan menjadi berbeda ketika kredit diberikan bukan berdasarkan analisis yang wajar, melainkan melalui rekayasa, manipulasi dokumen, pemberian fasilitas kepada pihak yang sebenarnya tidak layak, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan. Terlebih apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, khususnya dalam konteks bank atau lembaga keuangan milik negara.

Dalam kondisi demikian, kredit macet tidak lagi semata-mata persoalan perdata antara bank dan debitur. Ia dapat berkembang menjadi persoalan pidana korupsi apabila seluruh unsur tindak pidana korupsi dapat dibuktikan.

Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan Nomor 1396 K/PID.SUS/2016 pernah menegaskan pertanggungjawaban pejabat bank BUMN dalam perkara kredit macet yang menimbulkan kerugian negara. Dalam perkara tersebut, persoalannya bukan sekadar kredit yang gagal dibayar, tetapi adanya kelalaian dan tindakan yang memungkinkan dokumen kredit yang tidak sah tetap diproses sehingga berujung pada kredit macet dan kerugian negara.

Dari sini muncul pertanyaan penting:

Kapan kredit macet hanya menjadi risiko bisnis, dan kapan ia berubah menjadi tindak pidana korupsi?

Pertanyaan tersebut penting agar hukum tidak digunakan untuk mengkriminalisasi keputusan bisnis yang sebenarnya dilakukan dengan itikad baik, tetapi pada saat yang sama tidak boleh menjadi alasan untuk melindungi praktik koruptif yang disamarkan sebagai keputusan bisnis.

B. DASAR HUKUM

Beberapa dasar hukum yang relevan antara lain:

1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan dasar utama pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengaturan tersebut mencakup antara lain perbuatan yang merugikan keuangan negara serta penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengakibatkan kerugian negara.

Namun, penerapan pasal Tipikor tetap harus dilakukan dengan membuktikan unsur-unsur tindak pidana secara konkret, bukan semata-mata berdasarkan adanya kredit yang kemudian menjadi macet.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

UU P2SK memperkuat pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, termasuk perbankan, tata kelola, manajemen risiko, serta penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

Regulasi sektor keuangan menjadi penting karena keputusan pemberian kredit harus ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian, tata kelola, manajemen risiko, dan kepentingan lembaga keuangan.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Ketentuan OJK mengenai pengawasan dan penanganan permasalahan bank menunjukkan bahwa risiko dan permasalahan perbankan merupakan bagian yang harus dikelola melalui mekanisme tata kelola serta manajemen risiko.

Artinya, kegagalan suatu kredit tidak dengan sendirinya membuktikan adanya korupsi.

4. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1396 K/PID.SUS/2016 menjadi salah satu contoh bahwa persoalan kredit pada bank BUMN dapat masuk ke ranah pidana apabila terdapat perbuatan yang berkontribusi terhadap timbulnya kredit macet dan kerugian negara.

Mahkamah Agung juga memiliki putusan yang membahas kedudukan keuangan pada BUMN dalam kaitannya dengan keuangan negara, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016.

C. ANALISIS

1. Kredit Macet Tidak Sama dengan Korupsi

Hal pertama yang harus diluruskan adalah:

Kredit macet ≠ otomatis tindak pidana korupsi.

Dalam kegiatan perbankan, selalu terdapat kemungkinan debitur gagal membayar karena berbagai faktor, seperti usaha bangkrut, perubahan kondisi ekonomi, bencana, penurunan harga komoditas, perubahan pasar, atau faktor lain yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh bank maupun debitur.

Bahkan negara sendiri mengakui adanya persoalan piutang macet dan menyediakan mekanisme tertentu untuk penanganannya. Misalnya, PP Nomor 47 Tahun 2024 mengatur penghapusan piutang macet tertentu bagi UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Dengan demikian, kerugian atau kredit macet dalam dirinya sendiri belum cukup untuk menyatakan seseorang melakukan korupsi.

---

2. Kredit Macet Dapat Menjadi Tipikor Jika Ada Perbuatan Melawan Hukum

Kredit macet dapat memasuki wilayah pidana ketika ditemukan fakta bahwa sejak proses pemberian kredit telah terjadi penyimpangan.

Misalnya:

1. debitur sebenarnya tidak memenuhi persyaratan tetapi tetap diberikan kredit;
2. dokumen atau data kredit direkayasa;
3. agunan dibuat seolah-olah memenuhi syarat padahal tidak;
4. analisis kredit sengaja dibuat tidak sesuai kondisi sebenarnya;
5. Terdapat kolusi antara pejabat bank dengan debitur;
6. kredit diberikan kepada pihak tertentu karena hubungan pribadi atau kepentingan tertentu;
7. kewenangan digunakan untuk meloloskan kredit yang seharusnya ditolak;
8. terdapat kickback, gratifikasi, atau keuntungan pribadi;
9. dana kredit tidak digunakan sebagaimana tujuan pemberiannya; atau
10. terdapat kesengajaan atau penyimpangan serius yang kemudian menimbulkan kerugian negara.

3. Prinsip Kehati-hatian Menjadi Kunci

Dalam dunia perbankan dikenal prinsip kehati-hatian.

Prinsip ini bukan sekadar formalitas berupa kelengkapan dokumen. Kehati-hatian harus tercermin sejak proses analisis calon debitur, penilaian kemampuan membayar, pemeriksaan agunan, penentuan plafon, hingga pengawasan penggunaan dana.

Jika seluruh proses telah dilakukan secara profesional, berdasarkan data yang tersedia, sesuai prosedur, dan tanpa kepentingan pribadi, kemudian debitur tetap mengalami kegagalan usaha, maka keadaan tersebut lebih tepat dipandang sebagai risiko bisnis.

Sebaliknya, jika prosedur sengaja dilanggar untuk menguntungkan pihak tertentu, maka label “keputusan bisnis” tidak boleh digunakan sebagai tameng untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

---

4.Tetapi “Business Judgment” Juga Bukan Tameng Mutlak

Di sisi lain, prinsip kehati-hatian tidak boleh berubah menjadi alasan untuk melindungi korupsi.

Seseorang tidak dapat sekadar mengatakan:

“Saya hanya mengambil keputusan bisnis.”

Jika sejak awal diketahui bahwa debitur tidak layak, dokumen sengaja dipalsukan, prosedur sengaja dilanggar, terdapat keuntungan pribadi, atau terdapat kerja sama dengan pihak tertentu untuk meloloskan kredit, maka tindakan tersebut harus diuji berdasarkan hukum pidana.

Dalam Putusan MA Nomor 1396 K/PID.SUS/2016, misalnya, Mahkamah Agung menilai bahwa pejabat bank tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun bukan dirinya yang menandatangani perjanjian kredit, karena terdapat tindakan berupa membiarkan dokumen yang tidak sah diteruskan sehingga akhirnya berkontribusi pada terjadinya kredit macet.

Hal ini memberikan pelajaran penting:

Pertanggungjawaban tidak selalu berhenti pada siapa yang menandatangani kredit.

Yang juga harus diperiksa adalah siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang mengetahui penyimpangan, siapa yang membiarkan penyimpangan terjadi, dan siapa yang memperoleh manfaat dari penyimpangan tersebut.

D.KESIMPULAN DAN OPINI

Menurut penulis, kredit macet tidak boleh secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Kredit macet merupakan salah satu risiko yang secara inheren melekat dalam kegiatan pembiayaan. Oleh karena itu, kegagalan debitur membayar tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana.

Namun, kredit macet dapat menjadi pintu masuk perkara Tipikor apabila di balik pemberian kredit ditemukan rekayasa, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi dokumen, konflik kepentingan, kolusi, keuntungan pribadi, atau bentuk penyimpangan lainnya yang memenuhi unsur tindak pidana dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

E. REKOMENDASI

1. Penegak hukum harus membedakan risiko bisnis dengan tindak pidana

Kredit macet harus diperiksa secara menyeluruh sebelum ditarik ke ranah pidana. Tidak cukup hanya berdasarkan adanya kerugian.

2. Audit proses pemberian kredit harus menjadi prioritas

Pemeriksaan sebaiknya dimulai dari proses awal: analisis kredit, kelayakan debitur, agunan, kewenangan pejabat, hingga penggunaan dana.

3. Perkuat dokumentasi keputusan bisnis

Pejabat bank harus memastikan setiap keputusan kredit memiliki dasar analisis, dokumen, persetujuan, dan alasan bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Perkuat pengawasan internal

Bank perlu memperkuat fungsi audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, dan mekanisme deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.

5. Jangan menggunakan hukum pidana sebagai alat penyelesaian kredit biasa

Apabila persoalannya murni wanprestasi atau kegagalan bisnis tanpa unsur pidana, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum perdata dan mekanisme penyelesaian kredit yang tersedia.

6. Tegas terhadap rekayasa kredit

Sebaliknya, apabila ditemukan manipulasi, kolusi, penyalahgunaan kewenangan, keuntungan pribadi, atau tindakan melawan hukum yang memenuhi unsur Tipikor, proses hukum harus dilakukan secara tegas.

7. Fokus pada perbuatan, bukan sekadar akibat

Ukuran utama dalam perkara kredit bermasalah harus diarahkan pada perbuatan dan proses yang menyebabkan kerugian, bukan semata-mata pada fakta bahwa kredit akhirnya menjadi macet.