-
Pengecer Pupuk Subsidi Dipidana Atau Disanksi Perdata
OPINI HUKUMPengecer Pupuk Subsidi Dipidana Atau Disanksi Perdata I. LATAR BELAKANGPupuk subsidi merupakan barang strategis
-
Hakim Memutus Berdasarkan Dakwaan Atau Tuntutan Jaksa Untuk Memperoleh Keyakinan
OPINI HUKUMHakim Memutus Berdasarkan Dakwaan Atau Tuntutan Jaksa Untuk Memperoleh Keyakinan I. LATAR BELAKANGDalam proses
-
KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM DAKWAAN ALTERNATIF PENUNTUT UMUM
OPINI HUKUMKETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM DAKWAAN ALTERNATIF PENUNTUT UMUM I. Latar BelakangDalam proses peradilan pidana, penuntut
-
KEPENTINGAN INVESTASI ATAU KETAATAN TATA RUANG DALAM KACAMATA HUKUM
OPINI HUKUMKEPENTINGAN INVESTASI ATAU KETAATAN TATA RUANG DALAM KACAMATA HUKUM I. Latar BelakangPembangunan nasional di
-
PIDANA KORUPSI PENGADAAN PUPUK SUBSIDI
OPINI HUKUMPIDANA KORUPSI PENGADAAN PUPUK SUBSIDI I. LATAR BELAKANGPupuk subsidi merupakan instrumen strategis pemerintah untuk
-
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA MENURUT HUKUM
OPINI HUKUMPEMBERHENTIAN KEPALA DESA MENURUT HUKUM I. LATAR BELAKANGKepala desa merupakan pemimpin pemerintahan desa yang
-
PERJANJIAN YANG BATAL DEMI HUKUM DENGAN SENDIRINYA
OPINI HUKUMPERJANJIAN YANG BATAL DEMI HUKUM DENGAN SENDIRINYA I. LATAR BELAKANGDalam praktik hukum perdata, perjanjian
-
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM CIDERA JANJI (WANPRESTASI)
OPINI HUKUMPERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM CIDERA JANJI (WANPRESTASI) I. LATAR BELAKANGDalam hukum perdata Indonesia, sengketa
-
KEDUDUKAN SAKSI DALAM PERJANJIAN
OPINI HUKUMKEDUDUKAN SAKSI DALAM PERJANJIAN I. LATAR BELAKANGPPerjanjian sebagai salah satu instrumen penting dalam aktivitas
-
ANCAMAN PIDANA MENGHALANGI KEGIATAN PERTAMBANGAN
OPINI HUKUMANCAMAN PIDANA MENGHALANGI KEGIATAN PERTAMBANGAN I. LATAR BELAKANGKegiatan pertambangan merupakan aktivitas yang diatur secara
Uncategorized
Archive
Categorise
Recent Posts
- Pengecer Pupuk Subsidi Dipidana Atau Disanksi Perdata
- Hakim Memutus Berdasarkan Dakwaan Atau Tuntutan Jaksa Untuk Memperoleh Keyakinan
- KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM DAKWAAN ALTERNATIF PENUNTUT UMUM
- KEPENTINGAN INVESTASI ATAU KETAATAN TATA RUANG DALAM KACAMATA HUKUM
- PIDANA KORUPSI PENGADAAN PUPUK SUBSIDI
