OPINI HUKUM
Upaya Paksa Penyegelan dalam Hukum Pidana
A. Latar Belakang
Dalam sistem peradilan pidana, negara diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang bersifat memaksa guna menjamin efektivitas penegakan hukum. Tindakan tersebut dikenal sebagai upaya paksa, yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga tindakan lain yang secara faktual membatasi hak asasi seseorang.
Salah satu tindakan yang kerap menimbulkan perdebatan adalah penyegelan. Dalam praktik, penyegelan sering dilakukan terhadap bangunan, tempat usaha, atau objek tertentu yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Namun demikian, penyegelan tidak secara eksplisit disebutkan sebagai jenis upaya paksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga memunculkan persoalan yuridis terkait legalitas, batas kewenangan, dan perlindungan hak asasi manusia.
Ketidakjelasan dasar hukum penyegelan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, khususnya apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa prosedur yang jelas dan tanpa pengawasan lembaga peradilan.
B. Dasar Hukum
1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
• Ketentuan mengenai upaya paksa seperti penggeledahan dan penyitaan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
• Prinsip perlindungan hak asasi dan proporsionalitas pemidanaan.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Pasal 28G ayat (1): perlindungan terhadap harta benda.
• Pasal 28D ayat (1): jaminan kepastian hukum.
4. Asas-Asas Umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana
• Asas legalitas
• Asas due process of law
• Asas proporsionalitas dan akuntabilitas
C. Konsep Penyegelan dalam Hukum Pidana
Secara konseptual, penyegelan adalah tindakan pembatasan sementara terhadap akses, penggunaan, atau penguasaan suatu objek guna menjaga status quo selama proses hukum berlangsung. Dalam praktik hukum pidana, penyegelan sering diposisikan sebagai:
• Bagian dari penyitaan, khususnya untuk mengamankan barang bukti; atau
• Tindakan administratif faktual, yang bertujuan mencegah hilangnya, rusaknya, atau dialihkannya objek yang diduga terkait tindak pidana.
Namun, karena KUHAP tidak secara tegas mengatur penyegelan sebagai bentuk upaya paksa tersendiri, maka legalitasnya harus ditafsirkan secara ketat dan tidak boleh melampaui kewenangan yang telah ditentukan undang-undang.
D. Penyegelan sebagai Bentuk Upaya Paksa
Apabila penyegelan dilakukan dalam rangka penyitaan, maka harus memenuhi syarat-syarat penyitaan, antara lain:
1. Adanya dugaan kuat bahwa objek berkaitan dengan tindak pidana;
2. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang;
3. Mendapat izin pengadilan, kecuali dalam keadaan mendesak;
4. Disertai berita acara yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penyegelan yang dilakukan tanpa dasar penyitaan berpotensi melanggar hukum karena secara nyata membatasi hak atas kepemilikan dan penguasaan tanpa prosedur hukum yang jelas.
E. Analisis Kritis
1. Dari Perspektif Legalitas
Penyegelan yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam KUHAP rawan bertentangan dengan asas legalitas. Setiap pembatasan hak warga negara harus bersandar pada undang-undang yang jelas dan tegas.
2. Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Penyegelan berdampak langsung pada hak atas harta benda dan hak untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, tindakan ini harus bersifat sementara, proporsional, dan dapat diuji secara hukum.
3. Potensi Penyalahgunaan Wewenang
Tanpa mekanisme pengawasan yudisial yang ketat, penyegelan dapat digunakan sebagai alat tekanan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
F. Upaya Hukum terhadap Penyegelan
Pihak yang dirugikan akibat penyegelan dapat menempuh beberapa upaya hukum, antara lain:
• Praperadilan, apabila penyegelan dikualifikasikan sebagai bagian dari penyitaan yang tidak sah;
• Keberatan administratif atau gugatan perdata, jika penyegelan menimbulkan kerugian materiil;
• Pelaporan etik atau pidana, apabila ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang.
G. Penutup
Upaya paksa penyegelan dalam hukum pidana harus ditempatkan secara hati-hati dan terbatas. Ketidakjelasan pengaturannya dalam hukum acara pidana menuntut penafsiran yang ketat agar tidak bertentangan dengan asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan yudisial agar penyegelan benar-benar berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, bukan sebagai sarana represif yang mencederai prinsip negara hukum.