Amnesti dan abolisi kewenangan Presiden yang Inkonstitusional negara hukum

OPINI HUKUM

Amnesti dan abolisi kewenangan Presiden yang Inkonstitusional negara hukum

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan sejumlah hak prerogatif kepada Presiden sebagai kepala negara, salah satunya adalah kewenangan memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945. Meskipun merupakan kewenangan konstitusional, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum, pembatasan kekuasaan, serta mekanisme checks and balances yang menjadi ciri negara demokrasi konstitusional.

Dalam perkembangan praktik ketatanegaraan, penggunaan kewenangan amnesti dan abolisi sering menimbulkan perdebatan hukum, terutama apabila diberikan terhadap perkara yang masih menjadi perhatian publik, berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang serius, atau diberikan tanpa argumentasi konstitusional yang memadai. Situasi demikian memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan Presiden dalam mengintervensi proses penegakan hukum.

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, seluruh tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada konstitusi dan prinsip supremasi hukum. Oleh karena itu, kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti maupun abolisi tidak dapat dipandang sebagai kewenangan absolut, melainkan harus dibatasi oleh tujuan konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, independensi kekuasaan kehakiman, serta kepastian hukum yang berkeadilan.

Persoalan menjadi semakin penting ketika penggunaan amnesti atau abolisi berpotensi mengakhiri proses hukum terhadap seseorang tanpa adanya pemeriksaan pengadilan yang tuntas atau tanpa adanya putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik antara kewenangan Presiden dengan prinsip due process of law, persamaan di hadapan hukum (equality before the law), dan independensi kekuasaan kehakiman.

Atas dasar itu, perlu dilakukan kajian konstitusional mengenai batas penggunaan amnesti dan abolisi agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   • Pasal 1 ayat (3): Indonesia adalah negara hukum.
   • Pasal 4 ayat (1): Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
   • Pasal 14 ayat (2): Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
   • Pasal 24 ayat (1): Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.
   • Pasal 27 ayat (1): Persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum.
   • Pasal 28D ayat (1): Hak atas kepastian hukum yang adil.
2. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Doktrin Constitutionalism yang menegaskan bahwa seluruh kewenangan negara harus dibatasi oleh konstitusi.
6. Doktrin Rule of Law menurut A.V. Dicey yang menempatkan supremasi hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara.
7. Teori Separation of Powers dan Checks and Balances menurut Montesquieu.

C. Analisis

1. Amnesti dan Abolisi Merupakan Kewenangan Konstitusional yang Tidak Bersifat Absolut

Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi. Akan tetapi, ketentuan tersebut harus dibaca secara sistematis bersama Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan secara bebas, melainkan harus tunduk pada prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, independensi peradilan, serta asas persamaan di hadapan hukum.

2. Kewenangan Presiden Tidak Boleh Menghilangkan Due Process of Law

Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap dugaan tindak pidana diselesaikan melalui proses peradilan yang independen, terbuka, dan adil.

Apabila amnesti atau abolisi diberikan tanpa alasan konstitusional yang kuat sehingga menghentikan proses penegakan hukum secara prematur, maka hak masyarakat untuk memperoleh keadilan berpotensi terabaikan. Selain itu, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap proses peradilan yang seharusnya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif.

3. Pertimbangan DPR Bukan Sekadar Formalitas

Frasa “memperhatikan pertimbangan DPR” tidak boleh dimaknai hanya sebagai prosedur administratif.

DPR memiliki kewajiban konstitusional untuk menguji apakah pemberian amnesti atau abolisi benar-benar didasarkan pada kepentingan nasional, rekonsiliasi, atau keadaan luar biasa yang dapat dibenarkan menurut konstitusi.

Apabila DPR hanya memberikan persetujuan tanpa melakukan pengujian secara objektif, maka fungsi checks and balances menjadi kehilangan makna.

4. Potensi Penyalahgunaan Kewenangan

Dalam teori hukum administrasi, setiap kewenangan yang diberikan oleh konstitusi harus digunakan sesuai dengan tujuan pembentukannya (detournement de pouvoir).

Apabila amnesti maupun abolisi digunakan untuk kepentingan politik praktis, melindungi kelompok tertentu, atau menghindarkan seseorang dari proses hukum tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional, maka tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan.

Meskipun secara formal memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, secara substantif tindakan demikian dapat bertentangan dengan prinsip negara hukum.

5. Inkonstitusionalitas Substantif

Konstitusi tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menjunjung supremasi hukum, keadilan, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak warga negara.

Oleh karena itu, penggunaan amnesti dan abolisi yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut dapat dikategorikan sebagai inkonstitusional secara substantif meskipun secara prosedural memenuhi persyaratan formal.

D. Kesimpulan

1. Amnesti dan abolisi merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang diberikan oleh Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
2. Kewenangan tersebut bukan merupakan hak prerogatif yang bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip negara hukum, independensi kekuasaan kehakiman, due process of law, serta asas persamaan di hadapan hukum.
3. Penggunaan amnesti dan abolisi yang tidak didasarkan pada kepentingan konstitusional, dilakukan tanpa argumentasi hukum yang memadai, atau lebih didorong oleh kepentingan politik berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar UUD NRI Tahun 1945.
4. Pertimbangan DPR harus dimaknai sebagai mekanisme pengawasan konstitusional yang substantif, bukan sekadar formalitas politik.
5. Dalam negara hukum demokratis, setiap kewenangan konstitusional harus dipertanggungjawabkan secara hukum, politik, dan moral agar tidak berkembang menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

E. Rekomendasi

1. Presiden perlu menetapkan parameter yang jelas, objektif, dan transparan mengenai pemberian amnesti maupun abolisi sehingga tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.
2. DPR harus menjalankan fungsi pengawasan secara substantif dengan melakukan pengujian terhadap alasan konstitusional pemberian amnesti dan abolisi sebelum memberikan pertimbangan.
3. Pemerintah bersama DPR perlu menyusun pembaruan terhadap Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi agar sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan modern serta memberikan kriteria yang lebih rinci mengenai syarat dan tata cara pemberiannya.
4. Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan konstitusional di masa mendatang perlu memberikan penafsiran yang lebih tegas mengenai batas penggunaan kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi sehingga tercipta kepastian hukum.
5. Setiap penggunaan amnesti dan abolisi harus mengedepankan prinsip kepentingan umum, keadilan, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap independensi kekuasaan kehakiman sebagai wujud nyata pelaksanaan prinsip negara hukum.