-
KONSEKUENSI PINJAMAN BANK ATAS JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN YANG BATAL
OPINI HUKUM KONSEKUENSI PINJAMAN BANK ATAS JAMINAN HAK GUNA BANGUNAN YANG BATAL A. Latar Belakang
-
KEWAJIBAN AUDIT INVESTIGASI ATAS TEMUAN BPK YANG TIDAK DIBAYARKAN
OPINI HUKUM KEWAJIBAN AUDIT INVESTIGASI ATAS TEMUAN BPK YANG TIDAK DIBAYARKAN A. Latar Belakang Badan
-
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM
OPINI HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM A. Latar Belakang Dalam era
-
PENENTUAN DALUARSA KEWENANGAN PENYIDIK ATAU PENUNTUT UMUM
OPINI HUKUM PENENTUAN DALUARSA KEWENANGAN PENYIDIK ATAU PENUNTUT UMUM A. Latar Belakang Dalam sistem peradilan
-
EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA: SUATU KEHARUSAN ATAU PILIHAN PENYELESAIAN?
OPINI HUKUM EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA: SUATU KEHARUSAN ATAU PILIHAN PENYELESAIAN? A. Latar Belakang Dalam sistem
-
HAK MILIK TERBIT SEBELUM HAK GUNA USAHA
OPINI HUKUM HAK MILIK TERBIT SEBELUM HAK GUNA USAHA I. Latar Belakang Sengketa agraria di
-
JUAL BELI BATAL DEMI HUKUM: DASAR PENCABUTAN HAK ATAS TANAH
OPINI HUKUM JUAL BELI BATAL DEMI HUKUM: DASAR PENCABUTAN HAK ATAS TANAH I. Latar Belakang
-
KONSEKUENSI HUKUM TUNGGAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN
OPINI HUKUM KONSEKUENSI HUKUM TUNGGAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN
-
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SEBAGAI PAJAK DAERAH, ASPEK ADMINISTRASI, DAN TINDAK PIDANA
OPINI HUKUM BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SEBAGAI PAJAK DAERAH, ASPEK ADMINISTRASI,
-
SERTIFIKASI BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI SUATU KEWAJIBAN HUKUM
OPINI HUKUM SERTIFIKASI BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI SUATU KEWAJIBAN HUKUM I. Latar Belakang Barang Milik
November 2025
Archive
Categorise
Recent Posts
- Pengecer Pupuk Subsidi Dipidana Atau Disanksi Perdata
- Hakim Memutus Berdasarkan Dakwaan Atau Tuntutan Jaksa Untuk Memperoleh Keyakinan
- KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM DAKWAAN ALTERNATIF PENUNTUT UMUM
- KEPENTINGAN INVESTASI ATAU KETAATAN TATA RUANG DALAM KACAMATA HUKUM
- PIDANA KORUPSI PENGADAAN PUPUK SUBSIDI
