OPINI HUKUM
PENENTUAN DALUARSA KEWENANGAN PENYIDIK ATAU PENUNTUT UMUM
A. Latar Belakang
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penyidikan dan penuntutan merupakan dua tahap penting dalam proses penegakan hukum pidana. Keduanya dijalankan oleh dua lembaga berbeda, yakni penyidik (Polri atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu) dan penuntut umum (kejaksaan). Masing-masing memiliki kewenangan yang diatur secara tegas oleh undang-undang.
Namun dalam praktik, sering muncul persoalan mengenai batas waktu atau daluarsa kewenangan bagi penyidik dan penuntut umum. Tidak jarang suatu perkara baru diproses setelah bertahun-tahun berlalu sejak tindak pidana terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis: apakah penyidik atau penuntut umum masih berwenang memproses suatu perkara setelah lewat waktu tertentu? Dengan kata lain, apakah ada daluarsa terhadap kewenangan mereka untuk menindaklanjuti suatu tindak pidana?
B. Dasar Hukum
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 78 KUHP menentukan adanya daluarsa penuntutan, yaitu lewatnya waktu tertentu yang menyebabkan hak negara untuk menuntut pidana gugur.
Contohnya:
18 tahun untuk kejahatan yang diancam mati atau penjara seumur hidup,
12 tahun untuk kejahatan dengan ancaman pidana lebih dari 3 tahun,
6 tahun untuk pelanggaran.
2.Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Tidak mengatur secara eksplisit mengenai daluarsa penyidikan atau penuntutan, namun Pasal 1 angka 2 dan angka 7 KUHAP menegaskan bahwa penyidikan dan penuntutan merupakan tindakan hukum dalam rangka penegakan hukum atas suatu tindak pidana.
Dengan demikian, keberlakuan daluarsa tetap harus merujuk pada daluarsa penuntutan dalam KUHP
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
Mengatur mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan, namun bukan karena daluarsa kewenangan, melainkan karena alasan tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau demi hukum (Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP).
4. Asas Legalitas dan Kepastian Hukum (Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)
Menjamin bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk dalam menentukan kapan kewenangan itu berakhir.
C. Analisis dan Pembahasan
1. Kewenangan Penyidik dan Daluarsa Penuntutan
Secara konseptual, daluarsa tidak melekat pada “penyidik” atau “penuntut umum” sebagai lembaga, melainkan pada hak negara untuk menuntut. Dengan demikian, jika hak menuntut sudah daluarsa, maka otomatis penyidik tidak lagi berwenang melakukan penyidikan, karena tindak pidana tersebut sudah tidak dapat dituntut secara hukum.
Sebagai contoh, apabila suatu tindak pidana ringan terjadi 10 tahun lalu dan baru diketahui sekarang, sedangkan masa daluarsanya 6 tahun, maka penyidik tidak berwenang lagi melakukan penyidikan karena hak negara untuk menuntut sudah gugur demi hukum.
2. Batasan Praktis Kewenangan Penyidik
Walaupun KUHAP tidak menetapkan batas waktu penyidikan, penyidik tetap terikat pada asas efisiensi, kepastian hukum, dan keadilan. Dalam praktiknya, Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung sering menilai lama waktu penyidikan sebagai ukuran profesionalisme penegak hukum.
Dengan demikian, penyidikan yang dilakukan setelah lewat masa daluarsa penuntutan dapat dianggap tidak sah karena melampaui kewenangan hukum.
3. Penuntut Umum dan Daluarsa Penuntutan
Bagi penuntut umum, daluarsa secara langsung berpengaruh terhadap kewenangan melakukan penuntutan. Jika masa daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP telah lewat, maka penuntut umum tidak lagi berwenang melimpahkan perkara ke pengadilan.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1786 K/Pid/1985 menegaskan bahwa apabila masa daluarsa telah lewat, maka semua tindakan hukum, termasuk penuntutan, menjadi tidak sah secara hukum.
4. Pengecualian terhadap Daluarsa
Beberapa tindak pidana tidak mengenal daluarsa, antara lain:
Tindak pidana pelanggaran HAM berat (berdasarkan Pasal 46 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).
Tindak pidana korupsi tertentu (yang merugikan keuangan negara besar dan melibatkan pejabat tinggi) yang dalam praktiknya sulit dibatasi dengan daluarsa karena menyangkut kepentingan publik luas.
Namun pengecualian ini bersifat lex specialis, hanya berlaku apabila diatur secara tegas dalam undang-undang khusus.
D. Kesimpulan
1. Daluarsa kewenangan penyidik atau penuntut umum tidak diatur secara langsung dalam KUHAP, namun melekat pada daluarsa hak negara untuk menuntut (Pasal 78 KUHP).
2. Apabila masa daluarsa penuntutan telah lewat, maka penyidik tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, dan penuntut umum tidak berwenang lagi mengajukan penuntutan.
3. Daluarsa merupakan bentuk penerapan asas kepastian hukum untuk mencegah ketidakadilan akibat keterlambatan penegakan hukum.
4. Beberapa tindak pidana tertentu dapat mengecualikan daluarsa berdasarkan undang-undang khusus, seperti pelanggaran HAM berat.