-
PERJANJIAN YANG BATAL DEMI HUKUM DENGAN SENDIRINYA
OPINI HUKUMPERJANJIAN YANG BATAL DEMI HUKUM DENGAN SENDIRINYA I. LATAR BELAKANGDalam praktik hukum perdata, perjanjian
-
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM CIDERA JANJI (WANPRESTASI)
OPINI HUKUMPERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM CIDERA JANJI (WANPRESTASI) I. LATAR BELAKANGDalam hukum perdata Indonesia, sengketa
-
KEDUDUKAN SAKSI DALAM PERJANJIAN
OPINI HUKUMKEDUDUKAN SAKSI DALAM PERJANJIAN I. LATAR BELAKANGPPerjanjian sebagai salah satu instrumen penting dalam aktivitas
-
ANCAMAN PIDANA MENGHALANGI KEGIATAN PERTAMBANGAN
OPINI HUKUMANCAMAN PIDANA MENGHALANGI KEGIATAN PERTAMBANGAN I. LATAR BELAKANGKegiatan pertambangan merupakan aktivitas yang diatur secara
-
JUAL BELI DI ATAS TANAH SENGKETA
OPINI HUKUMJUAL BELI DI ATAS TANAH SENGKETA I. LATAR BELAKANGPermasalahan jual beli tanah merupakan salah
-
KONSEKUENSI HUKUM HAK TANGGUNGAN MENGANUT ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL
OPINI HUKUMKONSEKUENSI HUKUM HAK TANGGUNGAN MENGANUT ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL I. Latar BelakangDalam hukum agraria Indonesia,
-
BATALNYA LELANG KARENA OBJEK LELANG DIJUAL DI BAWAH NILAI PASAR
OPINI HUKUMBATALNYA LELANG KARENA OBJEK LELANG DIJUAL DI BAWAH NILAI PASAR I. Latar BelakangLelang sebagai
-
RISIKO HUKUM MENGHAMILI PACAR TAPI TIDAK DINIKAHI
OPINI HUKUMRISIKO HUKUM MENGHAMILI PACAR TAPI TIDAK DINIKAHI Hubungan yang menyebabkan kehamilan di luar perkawinan
-
Membedakan Suap dan Pemerasan Pejabat dalam Tindak Pidana Korupsi
OPINI HUKUMMembedakan Suap dan Pemerasan Pejabat dalam Tindak Pidana Korupsi I. LATAR BELAKANGKorupsi dalam bentuk
-
Dasar Hukum Kepala Desa Mewakili Desa ke Luar
OPINI HUKUMDasar Hukum Kepala Desa Mewakili Desa ke Luar I. LATAR BELAKANGPenyelenggaraan pemerintahan desa merupakan
November 2025
Archive
Categorise
Recent Posts
- Pengecer Pupuk Subsidi Dipidana Atau Disanksi Perdata
- Hakim Memutus Berdasarkan Dakwaan Atau Tuntutan Jaksa Untuk Memperoleh Keyakinan
- KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM DAKWAAN ALTERNATIF PENUNTUT UMUM
- KEPENTINGAN INVESTASI ATAU KETAATAN TATA RUANG DALAM KACAMATA HUKUM
- PIDANA KORUPSI PENGADAAN PUPUK SUBSIDI
