Ketika Wajah dan Suara Bisa Dipalsukan: Siapa Melindungi Korban Deepfake?
A. Pendahuluan
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia, mulai dari dunia pendidikan, kesehatan, hingga industri kreatif. Namun, kemajuan teknologi juga melahirkan tantangan hukum baru, salah satunya adalah fenomena deepfake. Teknologi ini memungkinkan seseorang untuk memanipulasi wajah, suara, bahkan gerak tubuh seseorang secara digital sehingga tampak seolah-olah asli.
Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penyalahgunaan deepfake semakin meningkat. Wajah seseorang dapat ditempelkan pada video yang tidak pernah ia buat, suara seseorang dapat ditiru untuk melakukan penipuan, bahkan figur publik dapat dijadikan objek penyebaran informasi palsu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: ketika wajah dan suara seseorang dapat dipalsukan dengan teknologi, siapa yang melindungi korban?
B. Memahami Ancaman Deepfake
Secara sederhana, deepfake adalah teknologi berbasis AI yang menggunakan teknik machine learning untuk menghasilkan konten audio maupun video yang menyerupai seseorang secara sangat realistis. Teknologi ini dapat digunakan untuk tujuan positif, seperti industri perfilman atau pendidikan, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk:
- Penyebaran hoaks dan disinformasi.
- Penipuan berbasis suara (voice phishing).
- Pencemaran nama baik.
- Pornografi non-konsensual.
- Manipulasi politik dan opini publik.
Kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis, kehilangan reputasi, hingga ancaman terhadap keamanan pribadi.
C. Dasar Hukum Perlindungan Korban Deepfake di Indonesia
Meskipun Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur deepfake, terdapat beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.”
Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan atas identitas dan kehormatan dirinya, termasuk dari manipulasi digital. - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE
UU ITE menjadi instrumen hukum utama dalam menangani penyalahgunaan deepfake, khususnya apabila digunakan untuk:
- Menyebarkan informasi bohong.
- Mencemarkan nama baik.
- Menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- Menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan.
Pelaku yang membuat dan menyebarkan konten deepfake dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam UU ITE.
- Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
UU PDP memberikan perlindungan terhadap data pribadi, termasuk data biometrik yang melekat pada seseorang seperti:
- Wajah.
- Suara.
- Sidik jari.
- Iris mata.
Penggunaan data biometrik tanpa persetujuan pemiliknya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas data pribadi. Dengan demikian, penggunaan wajah dan suara seseorang untuk membuat deepfake tanpa izin berpotensi melanggar UU PDP.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Dalam beberapa kondisi, tindakan penyebaran deepfake dapat dijerat dengan ketentuan mengenai:
- Penghinaan dan pencemaran nama baik.
- Penipuan.
- Pemerasan.
- Penyebaran berita bohong.
KUHP dapat menjadi instrumen pelengkap ketika perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana konvensional.
- Undang-Undang Hak Cipta
Apabila deepfake menggunakan karya audiovisual atau rekaman tertentu tanpa izin, pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hak cipta.
D. Kelemahan Regulasi Saat Ini
Walaupun berbagai peraturan dapat digunakan, terdapat sejumlah kelemahan dalam sistem hukum Indonesia saat ini.
Pertama, belum adanya definisi hukum yang secara khusus mengatur deepfake. Akibatnya, penegak hukum harus menafsirkan berbagai ketentuan yang ada untuk menjerat pelaku.
Kedua, sulitnya pembuktian digital. Teknologi AI berkembang sangat cepat sehingga membedakan antara konten asli dan palsu menjadi semakin sulit.
Ketiga, karakter lintas negara dari kejahatan siber menyebabkan pelaku sering berada di yurisdiksi berbeda dengan korban.
Keempat, belum adanya mekanisme pemulihan yang cepat bagi korban untuk menghapus atau menghentikan penyebaran konten deepfake yang merugikan.
E. Tanggung Jawab Negara dan Platform Digital
Dalam negara hukum, perlindungan terhadap korban tidak dapat dibebankan hanya kepada individu. Negara memiliki kewajiban untuk:
- Menyusun regulasi khusus terkait AI dan deepfake.
- Memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dalam forensik digital.
- Menyediakan mekanisme pengaduan yang cepat dan efektif.
- Menjamin pemulihan hak korban.
Di sisi lain, platform digital juga memiliki tanggung jawab untuk:
- Mendeteksi konten hasil manipulasi AI.
- Memberikan label terhadap konten sintetis.
- Menindak akun penyebar deepfake berbahaya.
- Merespons laporan korban secara cepat.
Kolaborasi antara pemerintah, platform teknologi, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi ancaman ini.
F. Analisis dan Opini
Menurut penulis, fenomena deepfake menunjukkan bahwa perkembangan teknologi bergerak jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan hukum. Selama ini hukum berfokus pada perlindungan terhadap tubuh fisik dan harta benda, sementara di era digital identitas seseorang juga menjadi aset yang harus dilindungi.
Wajah dan suara bukan lagi sekadar karakteristik biologis, melainkan bagian dari data pribadi yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum. Ketika identitas tersebut dipalsukan tanpa persetujuan, yang diserang bukan hanya privasi seseorang, tetapi juga martabat dan hak asasi manusia.
Oleh karena itu, Indonesia memerlukan regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan AI dan deepfake, termasuk pengaturan mengenai persetujuan penggunaan data biometrik, kewajiban pelabelan konten sintetis, tanggung jawab platform digital, serta mekanisme ganti rugi bagi korban. Kehadiran aturan khusus akan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
G. Penutup
Kemajuan teknologi AI tidak dapat dihentikan, tetapi penyalahgunaannya harus dapat dikendalikan melalui hukum yang adaptif dan responsif. Fenomena deepfake menjadi bukti bahwa ancaman terhadap hak-hak individu kini tidak hanya datang dari dunia nyata, tetapi juga dari ruang digital.
Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan atas identitas, kehormatan, dan data pribadinya. Sebab, ketika wajah dan suara bisa dipalsukan dengan mudah, hukum tidak boleh menjadi pihak yang tertinggal. Justru hukum harus hadir sebagai benteng utama yang memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi korban deepfake.
