Akses Pengelolaan Tambang Minyak Rakyat dan Resiko Hukum Korupsi

OPINI HUKUM

Akses Pengelolaan Tambang Minyak Rakyat dan Resiko Hukum Korupsi

I. Latar Belakang

1. Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 memperbolehkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk membeli minyak dari sumur rakyat—yaitu yang dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM. Namun, Aspermigas menyebut kebijakan ini berpotensi ‘melegalkan’ sumur ilegal dan menimbulkan beban hukum dan operasional bagi KKKS.
2. Kasus Korupsi dalam Tata Kelola Migas Tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina sepanjang 2018–2023 sedang diselidiki dengan nilai kerugian negara awal sebesar Rp193,7 triliun, dan kemudian diperbarui menjadi sekitar Rp285 triliun. Dugaan praktik manipulasi impor minyak, pengabaian pasokan domestik, serta penggelembungan biaya transportasi menjadi sorotan utama. Bahkan, Jaksa Agung menyebut kemungkinan penerapan hukuman maksimal, termasuk hukuman mati, bila ditemukan faktor pemberatan seperti pelanggaran dilakukan di masa pandemi

II. Dasar Hukum

• UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya:
  • Pasal 2: Perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang merugikan keuangan negara dapat dihukum penjara hingga 20 tahun atau seumur hidup.
  • Pasal 3: Penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara juga dikenai sanksi pidana berat.
• Peraturan Menteri ESDM No. 14/2025: Mengatur kewenangan pembelian minyak dari sumur rakyat dan pembinaannya oleh instansi terkait.
• UU Minerba dan UU Cipta Kerja: Sektor tambang telah mengalami sentralisasi perizinan sebagai usaha menyederhanakan perizinan, namun hal ini justru menimbulkan potensi korupsi karena minimnya transparansi dan partisipasi publik

III. Analisis Hukum

1. Legalitas Pengelolaan Sumur Rakyat Kebijakan pembelian minyak dari sumur rakyat bisa menjadi risiko hukum jika sumur tersebut berasal dari kegiatan ilegal atau tidak memenuhi aspek teknis, lingkungan, dan keselamatan seperti dikhawatirkan oleh Aspermigas. Risiko sistemik muncul ketika regulasi memfasilitasi legitimasi aktor yang sejatinya beroperasi di luar kerangka formal dan teknis.
2. Potensi Korupsi dan Penyalahgunaan Kewenangan Dukungan regulasi terhadap kelompok informal (UMKM, koperasi) dalam sektor migas tanpa kontrol ketat membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan, suap, serta gratifikasi. Hal ini sejalan dengan risiko sistemik di sektor tambang yang juga rentan terhadap korupsi terutama dalam proses perizinan.
3. Penegakan Hukum Korupsi Jika pengelolaan sumur rakyat melibatkan praktik manipulatif, informal, atau merugikan keuangan Negara baik melalui biaya tak transparan, kolusi, maupun pembiaran teknis maka dapat dikenai tindak pidana korupsi sesuai UU 31/1999. Kasus Pertamina menjadi contoh nyata bagaimana penyelewengan dalam rantai pengelolaan migas bisa merugikan negara secara besar-besaran

IV. Kesimpulan

• Legalitas pengelolaan sumur rakyat perlu ditegaskan melalui syarat teknis, lingkungan, keselamatan, dan kepatuhan hukum.
• Ada risiko serius korupsi jika koordinasi, pengawasan, dan transparansi tidak dipersiapkan secara sistemik.
• Penindakan tegas terhadap pelanggaran termasuk pidana korupsi harus didukung oleh regulasi dan institusi pengawas yang kuat.

V. Rekomendasi

1. Perkuat persyaratan teknis dan sistem audit dalam regulasi ESDM termasuk klarifikasi status sumur rakyat, sistem pembinaan, dan audit kinerja teknis.
2. Terapkan prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahap regulasi dan pengelolaan, termasuk mekanisme pengaduan bagi masyarakat setempat dan lembaga independen.
3. Bangun sistem pengawasan terpadu antara KPK, ESDM, SKK Migas, dan aparat hukum lainnya untuk mempersempit kerentanan korupsi.
4. Kaji ulang regulasi yang memberi akses pengelolaan tambang atau migas ke aktor non-tradisional, dengan mengedepankan prinsip due diligence, rekam jejak, dan integritas institusional.