Over Klaim dan Over Testimoni Sebagai Delik Pidana Transaksi Elektronik yang Merugikan Konsumen

OPINI HUKUM

Over Klaim dan Over Testimoni Sebagai Delik Pidana Transaksi Elektronik yang Merugikan Konsumen

I. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan perdagangan digital telah mendorong tumbuhnya transaksi jual beli secara daring (online). Namun, praktik ini tidak lepas dari berbagai persoalan hukum, khususnya yang menyangkut perlindungan konsumen dari informasi yang menyesatkan, seperti over klaim (klaim berlebihan atas manfaat atau kualitas produk) dan over testimoni (testimoni fiktif atau berlebihan yang menyesatkan).

Banyak pelaku usaha digital termasuk di e-commerce, media sosial, hingga website pribadi menggunakan strategi promosi yang menonjolkan keunggulan produk secara tidak proporsional dan tidak sesuai fakta. Hal ini dapat berdampak pada kerugian konsumen, baik materiil maupun immateriil, dan menimbulkan pertanyaan apakah perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai delik pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

II. Rumusan Masalah

1. Apakah over klaim dan over testimoni dalam transaksi elektronik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana?
2. Apa dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku over klaim dan over testimoni dalam ranah digital?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat tindakan tersebut?

III. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
   • Pasal 8 ayat (1): Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan keterangan, label, iklan, atau promosi.
   • Pasal 9: Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar atau menyesatkan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016
   • Pasal 28 ayat (1): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
   • Pasal 45A ayat (1): Setiap orang yang melanggar Pasal 28 ayat (1) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
   • Pasal 13: Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi secara benar, jelas, dan jujur terkait produk yang ditawarkan.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
   • Pasal 378: Penipuan sebagai tindak pidana umum.

IV. Analisis Hukum

1. Over Klaim dan Over Testimoni Sebagai Bentuk Penyesatan Konsumen

• Over klaim: Klaim berlebihan yang tidak didasarkan pada fakta atau data ilmiah (misalnya: “Produk ini menyembuhkan semua jenis kanker dalam 1 hari!”).
• Over testimoni: Penggunaan testimoni palsu atau berlebihan yang memberi kesan palsu terhadap kualitas produk (misalnya: testimoni menggunakan akun fiktif dengan foto yang tidak sesuai kenyataan).

Kedua perbuatan ini secara substansi bertujuan mempengaruhi keputusan konsumen, dan apabila tidak sesuai fakta, maka dapat dikategorikan sebagai penyesatan informasi.

2. Kualifikasi Pidana dalam UU ITE

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, terdapat tiga unsur:

• Dengan sengaja dan tanpa hak,
• Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan
• Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Apabila over klaim/testimoni disebarkan dengan sadar melalui media elektronik dan menimbulkan kerugian riil, maka ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa over klaim dan over testimoni dapat dikualifikasikan sebagai delik pidana.

3. Korelasi dengan UUPK dan Penipuan

• Pasal 9 UUPK secara eksplisit melarang iklan yang menyesatkan.
• Apabila over klaim tersebut disengaja untuk memperdaya konsumen, maka dapat pula dikenakan Pasal 378 KUHP (penipuan), dengan delik formil berupa pernyataan palsu untuk keuntungan pribadi.

4. Pembuktian dan Tantangan Penegakan

• Pembuktian dalam kasus ini sering bergantung pada jejak digital, screen capture, dan kerugian yang dapat dibuktikan.
• Tantangan utama adalah niat jahat (mens rea) dan kausalitas antara informasi menyesatkan dan kerugian konsumen.

V. Kesimpulan

1. Over klaim dan over testimoni dalam transaksi elektronik dapat dikategorikan sebagai delik pidana, terutama berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 9 UUPK.
2. Pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda, apabila terbukti menyebarkan informasi bohong yang merugikan konsumen.
3. Konsumen yang merasa dirugikan dapat melaporkan pelaku ke penyidik siber (Polri), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), atau Kementerian Perdagangan.

VI. Rekomendasi

• Pemerintah dan platform digital perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik promosi daring.
• Konsumen harus diedukasi untuk kritis terhadap testimoni dan promosi yang terlalu bombastis.
• Diperlukan standar iklan digital dan sanksi administratif cepat dari regulator (Kominfo, Kemendag, OJK jika menyangkut jasa keuangan).