Bisakah Negara Digugat? Tanggung Jawab Negara Berdasarkan Hukum Perdata

OPINI HUKUM

Bisakah Negara Digugat? Tanggung Jawab Negara Berdasarkan Hukum Perdata

1. Pendahuluan

Dalam sistem hukum modern yang demokratis, negara bukan entitas yang kebal hukum. Negara tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengatur dan memerintah, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan atau kebijakan yang menimbulkan kerugian terhadap warga negaranya.

Dalam hukum perdata Indonesia, dikenal istilah “onrechtmatige overheidsdaad”, atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban perdata dari pemerintah atau aparatur negara atas tindakan yang melanggar hak atau menimbulkan kerugian bagi individu.

Tulisan ini akan membahas dasar-dasar hukum yang memungkinkan negara untuk digugat secara perdata, bentuk tanggung jawabnya, dan bagaimana praktik ini berkembang di Indonesia melalui yurisprudensi dan doktrin hukum.

• Dasar Hukum

1. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Meskipun secara eksplisit tidak menyebutkan negara, pasal ini menjadi dasar gugatan perdata terhadap pejabat atau institusi negara atas tindakan yang melawan hukum.

2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan…” Pasal ini menjamin egalitarianisme hukum, yang menjadi dasar bahwa negara dapat digugat di hadapan hukum, sebagaimana warga negara lainnya.

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan

• Putusan Mahkamah Agung No. 20/1963 (Kasus Perusahaan Listrik Negara): Salah satu yurisprudensi penting yang menegaskan bahwa negara dapat digugat atas tindakan aparatnya.
• Kasus Lapindo, Lumpur Sidoarjo: Pemerintah digugat karena kelalaiannya dalam mengawasi aktivitas korporasi yang menyebabkan kerugian.
• Kasus HAM berat dan pelanggaran aparat: Beberapa korban pelanggaran HAM menggugat negara atas dasar onrechtmatige overheidsdaad.
• Konsep Onrechtmatige Overheidsdaad

1. Definisi

Onrechtmatige overheidsdaad berarti tindakan aparat atau organ pemerintahan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara, namun melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Tindakan yang dikategorikan sebagai melanggar hukum mencakup:

• Pelanggaran terhadap undang-undang;
• Pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain;
• Perbuatan yang bertentangan dengan norma kepatutan, kehati-hatian, dan kepantasan;
• Penyalahgunaan kewenangan (detournement de pouvoir).

2. Subjek dan Objek Gugatan

• Tergugat: Pemerintah pusat/daerah, lembaga negara, atau pejabat publik.
• Penggugat: Warga negara atau badan hukum yang mengalami kerugian langsung.
• Objek: Tindakan pemerintah yang tidak sah, diskriminatif, atau melampaui kewenangan (ultra vires).

3. Beban Pembuktian

Penggugat wajib membuktikan:

• Adanya tindakan atau kebijakan pemerintah;
• Tindakan tersebut melawan hukum;
• Timbulnya kerugian nyata;
• Adanya hubungan kausal antara tindakan dan kerugian.
• Analisis Praktik di Indonesia

1. Pergeseran Paradigma: Negara Tak Lagi Kebal

Dulu, adagium “The King Can Do No Wrong” dianggap berlaku, bahwa negara tidak dapat digugat. Namun kini, doktrin tersebut tidak lagi berlaku dalam sistem hukum Indonesia.

2. Gugatan Perdata terhadap Negara Meningkat

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan negara kerap menjadi tergugat, antara lain dalam kasus:

• Salah tangkap / salah proses hukum;
• Kelalaian pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, transportasi);
• Kebijakan tata ruang dan penggusuran;
• Kecelakaan atau bencana akibat kelalaian negara.

3. Dampak Positif

• Meningkatkan akuntabilitas pemerintah;
• Mendorong perbaikan kinerja administrasi negara;
• Memberikan akses keadilan bagi masyarakat.
• Tantangan dan Kendala

1. Birokrasi Pemerintahan yang Kaku Resistensi aparat terhadap gugatan hukum sering menjadi penghalang penyelesaian sengketa perdata dengan negara.
2. Eksekusi Putusan Perdata Seringkali, meskipun penggugat menang, eksekusi ganti rugi terhadap negara mengalami kendala karena harus melalui prosedur APBN/APBD atau tidak dialokasikan dalam anggaran.
3. Ketiadaan UU Khusus tentang Tanggung Jawab Negara Belum ada undang-undang khusus yang mengatur secara rinci mekanisme gugatan terhadap negara atas perbuatan melawan hukum. Akibatnya, pengadilan menggunakan interpretasi yang sangat luas terhadap Pasal 1365 KUH Perdata.
4. Penutup

Konsep onrechtmatige overheidsdaad menjadi fondasi penting dalam mendorong prinsip negara hukum (rechtstaat) dan akuntabilitas kekuasaan publik. Negara, melalui aparatnya, tidak bisa bertindak sewenang-wenang tanpa konsekuensi hukum.

• Rekomendasi

1. Diperlukan undang-undang khusus tentang pertanggungjawaban negara untuk memperjelas batas-batas dan mekanisme gugatan perdata terhadap negara.
2. Pemerintah harus mengembangkan mekanisme internal penyelesaian sengketa secara administratif sebagai alternatif gugatan.
3. Penegakan hukum terhadap negara harus diimbangi dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menghambat fungsi pemerintahan yang sah.
4. Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman teknis bagi hakim dalam menilai dan memutus perkara onrechtmatige overheidsdaad secara konsisten.