OPINI HUKUM
Karhutla Jambi Berulang
Sejauh Mana Penegakan Hukum Mampu Memberikan Efek Jera
A. Latar Belakang
Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) awal di Jambi terjadi di Desa Persiapan Air
Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi diperkirakan sejak 6 Agustus 2026
Titik api mulai terdeteksi dan membesar di area lahan gambut. Kasus karhutla kemudian
meluas ke beberapa kabupaten lain seperti Tanjung Jabung Barat (Desa Muntialo), Sarolangun
(Desa Lubuk Kepayang), serta wilayah Tanjung Jabung Timur. Luas total karhutla di Jambi
pada musim kemarau 2026 ini tercatat telah mencapai ratusan hektare dengan Kabupaten
Muaro Jambi sebagai salah satu daerah yang paling luas terdampak. Karhutla juga terjadi di
Batanghari, Tebo, dan Bungo. Pada 23 Agustus 2026, pemantauan satelit Terra-Aqua SNPP
dan NOAA 20 mencatat 3.632 hotspot di Provinsi Jambi sejak 1 Januari 2026, sedangkan
laporan Satgas Polda Jambi mencatat luas area karhutla telah mencapai sekitar 916 hektare.
Dampak karhutla kemudian tidak berhenti pada kawasan hutan atau lahan yang
terbakar. Asap yang dihasilkan mulai memengaruhi kualitas udara dan aktivitas masyarakat.
Pemerintah Kota Jambi bahkan mengambil kebijakan meliburkan sementara pembelajaran
tatap muka pada jenjang PAUD, TK, SD dan SMP setelah kualitas udara berada pada kategori
sangat tidak sehat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karhutla telah berkembang dari
persoalan kebakaran lahan menjadi persoalan yang menyentuh kesehatan masyarakat,
pendidikan, aktivitas sosial, dan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang
baik dan sehat. Hingga 24 Agustus 2026, Polda Jambi mencatat 62 kasus karhutla dalam
penanganan, terdiri dari 55 kasus pada tahap penyelidikan dan tujuh kasus pada tahap
penyidikan, dengan delapan orang tersangka. Pada saat yang sama, pemerintah terus
melakukan patroli, ground checking, pemadaman darat dan udara, serta operasi pencegahan
melalui Operasi Aman Nusa II-2026 yang melibatkan 873 personel. Data terbaru per 25
Agustus 2026 juga menunjukkan Jambi masih berada di peringkat keenam jumlah hotspot
secara nasional, sementara pemerintah masih memandang perlu dilakukan operasi modifikasi
cuaca pada 27–30 Agustus karena puncak musim kemarau masih berlangsung.
Karhutla terus berulang meskipun perangkat hukum, aparat penegak hukum, dan
mekanisme pencegahan telah tersedia menimbulkan persoalan yang lebih mendasar.
Persoalannya bukan lagi semata-mata apakah hukum memiliki ketentuan untuk menjerat
pelaku, melainkan sejauh mana penegakan hukum tersebut mampu mencegah terulangnya
karhutla dan memberikan efek jera. Apabila setiap musim kemarau masyarakat kembali
menghadapi titik api, kabut asap, gangguan kesehatan dan terganggunya aktivitas pendidikan,maka efektivitas sanksi dan penegakan hukum perlu dievaluasi secara lebih serius. penanganan
karhutla juga tidak dapat hanya berorientasi pada pemadaman setelah kebakaran terjadi.
Hukum menempatkan pencegahan, pengawasan, pertanggungjawaban, penegakan sanksi, serta
pemulihan lingkungan sebagai bagian yang saling berkaitan. Keberhasilan penanggulangan
karhutla tidak semestinya hanya diukur dari berapa banyak titik api yang berhasil dipadamkan,
tetapi juga dari kemampuan negara mencegah terjadinya kebakaran, menemukan pihak yang
bertanggung jawab, menjatuhkan sanksi yang proporsional, memulihkan kerusakan
lingkungan, dan memastikan kejadian serupa tidak terus berulang.
Kondisi Jambi saat ini membawa satu pertanyaan, apakah penegakan hukum terhadap
karhutla selama ini telah mampu memberikan efek jera, atau justru masih lebih dominan
bersifat reaktif setelah kebakaran terjadi. Efektivitas hukum justru dapat dilihat dari sejauh
mana norma tersebut mampu mencegah perbuatan, memberikan pertanggungjawaban kepada
pelaku, dan melindungi masyarakat serta lingkungan dari kerusakan yang berulang. karhutla
Jambi tidak cukup dipandang sebagai persoalan teknis pemadaman ataupun bencana musiman.
Karhutla merupakan persoalan hukum lingkungan yang mempertemukan kepentingan
perlindungan lingkungan, hak masyarakat, tanggung jawab pemerintah, kewajiban pelaku
usaha, serta efektivitas penegakan hukum.
B. Dasar Hukum
1. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Ketentuan ini menjadi dasar bahwa dampak kabut asap akibat karhutla menyangkut hak
konstitusional masyarakat.
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023
Mengatur kewajiban menjaga lingkungan, larangan pembukaan lahan dengan cara
membakar, serta menyediakan sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap
pelanggaran lingkungan.
3. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
Mengatur larangan pembakaran hutan serta tanggung jawab pemegang hak atau izin
terhadap kebakaran yang terjadi di areal kerjanya.
4. PP No. 22 Tahun 2021
Mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta perlindungan mutu
lingkungan.
C. Analisis
Karhutla yang kembali terjadi di berbagai wilayah Provinsi Jambi pada musim kemarau
2026 memperlihatkan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dipandang
semata-mata sebagai persoalan teknis pemadaman. Ketika dalam satu periode tercatat ribuan
hotspot dan ratusan hektare lahan terbakar, sementara puluhan perkara telah masuk dalam
penanganan kepolisian, muncul persoalan hukum mengenai seberapa efektif instrumen
penegakan hukum yang selama ini digunakan untuk mencegah terulangnya karhutla. Indonesia
sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap. Hak masyarakat atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28H ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. UU PPLH kemudian membentuk mekanisme yang lebih konkret
melalui kewajiban menjaga lingkungan, larangan pembakaran yang menyebabkan pencemaran
atau kerusakan, serta instrumen sanksi administratif, perdata dan pidana. Artinya, persoalan
karhutla bukan terjadi karena hukum sama sekali tidak mengaturnya. Persoalannya bergeser
dari ketersediaan aturan menuju efektivitas penerapannya.
Polda Jambi mengerahkan 873 personel melalui Operasi Aman Nusa II-2026 dengan
kegiatan pencegahan, patroli, ground checking, pemadaman dan penegakan hukum. banyaknya
perkara yang ditangani belum dengan sendirinya membuktikan bahwa hukum telah
memberikan efek jera. Penegakan hukum dan efek jera merupakan dua hal yang berbeda.
Penegakan hukum menjawab apakah suatu pelanggaran diproses, sedangkan efek jera
berkaitan dengan apakah ancaman dan penerapan sanksi tersebut mampu memengaruhi
perilaku sehingga pelanggaran serupa tidak kembali terjadi. ika ukuran keberhasilan hanya
berhenti pada jumlah laporan, penyelidikan, penyidikan atau tersangka, maka penegakan
hukum berpotensi menjadi reaktif, yaitu bekerja setelah api muncul. Padahal karakter karhutla
membutuhkan pendekatan yang lebih preventif. Hukum lingkungan seharusnya tidak hanya
digunakan untuk mencari siapa yang harus dihukum setelah kebakaran terjadi, tetapi juga untuk
memastikan bahwa pihak yang memiliki kewajiban atas suatu lahan telah melakukan
pencegahan, pengawasan dan pengendalian secara serius.
Hal tersebut menjadi semakin penting ketika kebakaran terjadi pada wilayah yang
berada dalam penguasaan atau pengelolaan pemegang hak atau izin. UU Kehutanan
menempatkan tanggung jawab atas kebakaran hutan di areal kerja kepada pemegang hak atau
izin. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak seharusnya hanya berorientasi
pada pelaku lapangan. Rantai pertanggungjawaban harus ditelusuri sampai kepada pihak yang
mempunyai kewenangan, penguasaan dan kewajiban pengelolaan terhadap areal tersebut, tentu
dengan tetap memperhatikan pembuktian dan status hukum masing-masing lokasi. Efek jeratidak hanya ditentukan oleh beratnya ancaman pidana dalam undang-undang. Ancaman yang
berat tetapi jarang diterapkan, sulit dibuktikan, atau tidak diikuti dengan pemulihan lingkungan
dan pengawasan setelah perkara selesai belum tentu menghasilkan efek pencegahan yang kuat.
Sebaliknya, penegakan yang konsisten, cepat, transparan dan menyentuh pihak yang benar-
benar bertanggung jawab lebih berpotensi menciptakan kepastian hukum. Jika setiap tahun
aparat kembali berhadapan dengan persoalan yang sama, maka perlu dievaluasi apakah sanksi
yang diterapkan selama ini telah memberikan konsekuensi yang cukup bagi pelaku dan
pemegang kewajiban pengelolaan lahan. Efek jera akan sulit terbentuk apabila risiko
melakukan pembakaran masih dianggap lebih kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh
dari pembukaan atau pengelolaan lahan. Karena itu, penegakan hukum perlu memastikan
bahwa keuntungan dari pelanggaran tidak lebih besar daripada konsekuensi hukum yang
diterima.
D. Kesimpulan dan Opini
Karhutla Jambi menunjukkan adanya persoalan yang lebih serius daripada sekadar
munculnya titik api pada musim kemarau. Ribuan hotspot, ratusan hektare lahan terbakar,
gangguan kualitas udara, serta puluhan perkara yang telah ditangani aparat memperlihatkan
bahwa karhutla masih menjadi persoalan yang berulang meskipun perangkat hukum dan
mekanisme penegakan hukum telah tersedia. Data tersebut belum cukup untuk menyatakan
bahwa penegakan hukum gagal, tetapi juga belum dapat dijadikan dasar bahwa hukum telah
memberikan efek jera. Efek jera tidak dapat diukur hanya dari jumlah tersangka atau perkara
yang diproses. Ukuran yang lebih penting adalah apakah penegakan hukum mampu mengubah
perilaku, mencegah kebakaran berikutnya, memastikan pihak yang bertanggung jawab
menerima konsekuensi yang sepadan, serta memulihkan lingkungan yang telah rusak. Jika
setiap musim kemarau persoalan yang sama kembali terjadi, maka efektivitas penegakan
hukum patut terus dievaluasi.
Persoalan utama karhutla Jambi bukan terletak pada ketiadaan hukum, melainkan pada
bagaimana hukum tersebut dijalankan secara konsisten dan menghasilkan pencegahan nyata.
Hukum tidak boleh hanya hadir setelah asap memenuhi udara dan masyarakat mulai merasakan
dampaknya. Penegakan hukum harus bergerak lebih awal melalui pengawasan, pencegahan,
penelusuran sumber api, serta pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki kewajiban atas
pengelolaan lahan. persoalan utama karhutla Jambi bukan terletak pada ketiadaan hukum,
melainkan pada bagaimana hukum tersebut dijalankan secara konsisten dan menghasilkan
pencegahan nyata. Hukum tidak boleh hanya hadir setelah asap memenuhi udara dan
masyarakat mulai merasakan dampaknya. Penegakan hukum harus bergerak lebih awal melaluipengawasan, pencegahan, penelusuran sumber api, serta pemeriksaan terhadap pihak yang
memiliki kewajiban atas pengelolaan lahan. Penegakan hukum berjalan, tetapi
keberulangannya menunjukkan bahwa pekerjaan hukum belum selesai. Keberhasilan baru
dapat dikatakan lebih nyata apabila penindakan menghasilkan perubahan perilaku dan
penurunan kejadian karhutla, bukan sekadar bertambahnya jumlah perkara.
Masyarakat seharusnya tidak berpandangan bahwa saat ini adalah musim asap yang
harus diterima setiap tahun. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, karhutla harus
diperlakukan sebagai persoalan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat yang
membutuhkan pencegahan, penindakan, pertanggungjawaban, dan pemulihan secara
bersamaan. Sedangkan bagi pemegang hak atau izin atas lahan, kepatuhan terhadap kewajiban
pencegahan kebakaran bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung
jawab hukum untuk memastikan kegiatan pengelolaan lahan tidak mengorbankan lingkungan
dan masyarakat.
E. Rekomendasi
1. pemerintah perlu memperkuat pencegahan sebelum kebakaran terjadi, terutama pada
wilayah gambut dan daerah yang berulang kali menjadi titik rawan. Pengawasan
terhadap lahan harus dilakukan secara aktif, termasuk pemantauan titik panas,
pemeriksaan lapangan, serta tindakan cepat terhadap indikasi kebakaran.
2. Penegakan hukum harus memberikan konsekuensi nyata kepada pelaku. Proses hukum
tidak boleh berhenti pada pemadaman api atau penetapan tersangka. Apabila
berdasarkan pembuktian ditemukan pihak yang bertanggung jawab, sanksi harus
diterapkan secara tegas dan proporsional, termasuk menelusuri pertanggungjawaban
pemegang hak atau izin apabila memang terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup.
Tujuannya bukan semata-mata menghukum, tetapi menciptakan efek jera sehingga
pembakaran tidak lagi dipandang sebagai cara yang murah dan mudah untuk membuka
atau mengelola lahan.
3. Penegakan hukum harus disertai pemulihan lingkungan. Lahan yang terbakar tidak
cukup hanya dinyatakan padam. Pemulihan ekosistem, terutama pada kawasan gambut,
perlu menjadi bagian dari pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, sanksi tidak berhenti pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga
memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan.
4. Masyarakat perlu dilibatkan sebagai bagian dari pencegahan. Masyarakat harus
mengetahui bahwa menemukan titik api bukan berarti menunggu sampai kebakaran
meluas. Informasi mengenai lokasi kebakaran dapat segera dilaporkan kepada aparatatau pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti. Pada saat yang sama, masyarakat
juga perlu memahami bahwa pembakaran lahan yang melanggar ketentuan hukum
bukan persoalan biasa dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
5. Transparansi penanganan perkara perlu diperkuat. Pemerintah dan aparat penegak
hukum perlu memberikan informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan
karhutla, termasuk tindakan hukum terhadap pelaku dan upaya pemulihan lingkungan.
Transparansi penting agar masyarakat dapat mengetahui bahwa setiap kebakaran
ditangani secara serius dan tidak berhenti sebagai pemberitaan sesaat.
