OPINI HUKUM
Penyalahgunaan Izin Kehutanan Pintu Masuk Tindak Pidana Korupsi
A. Latar Belakang
Pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan harusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip
legalitas, transparasi, akuntibalitas, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan. Namun dalam beberapa praktik yang ada dilapangan
proses perizinan kehutanan masih menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap
penyalahgunaan kewenangan. Persoalan tersebut tidak lagi sebatas pelanggaran administrasi,
tetapi telah berkembang menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi ketika izin
diterbitkan melalui penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, atau perbuatan melawan
hukum yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan negara.
Fenomena tersebut tercermin dari berbagai perkara di Indonesia yang menunjukkan
bahwa kerusakan hutan sering kali diawali oleh proses perizinan yang bermasalah. Dalam
banyak kasus, izin kehutanan tidak hanya dijadikan instrumen untuk memperoleh hak
pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana melegitimasi penguasaan
kawasan secara melawan hukum. Akibatnya, praktik korupsi di sektor kehutanan tidak berhenti
pada penerimaan suap atau penyalahgunaan kewenangan, melainkan berdampak pada
hilangnya kawasan hutan, meningkatnya deforestasi, kerugian keuangan negara, hingga
rusaknya ekosistem yang seharusnya dilindungi.
Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah yang menggambarkan kompleksitas
persoalan tersebut. Berbagai kajian menunjukkan bahwa tata kelola perizinan kehutanan di
Jambi masih memiliki tingkat kerawanan korupsi yang tinggi. Lemahnya transparansi,
rendahnya akuntabilitas, tingginya potensi suap dalam proses perizinan, serta pengawasan yang
belum optimal menjadi faktor yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan izin
kehutanan. Kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap tingginya risiko deforestasi dan
konflik pemanfaatan kawasan hutan di daerah.
Permasalahan tersebut tercermin dalam sejumlah penegakan hukum di Jambi. Pada
akhir tahun 2025, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan menetapkan empat
tersangka dalam perkara perambahan Taman Hutan Raya (Tahura) Orang Kayo Hitam di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Perkara tersebut mengungkap dugaan penguasaan kawasan
hutan secara ilegal, keterlibatan oknum aparatur sipil negara, serta pemanfaatan alat berat untuk
membuka kebun sawit di kawasan konservasi. Penyidik juga menyita lebih dari 100 hektare
kebun sawit beserta alat berat yang digunakan dalam aktivitas tersebut. Perkara ini
menunjukkan bahwa kejahatan kehutanan tidak hanya dilakukan melalui aktivitas fisik di
lapangan, tetapi juga melibatkan penyalahgunaan akses, kewenangan, dan penguasaan
kawasan yang seharusnya dilindungi negara.
Kasus tersebut memperlihatkan bahwa izin kehutanan sering menjadi titik awal
terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penerimaan
uang atau gratifikasi, tetapi juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan dalam
persyaratan administrasi, maupun pemberian akses pemanfaatan kawasan hutan yang
bertentangan dengan ketentuan hukum. Dengan kata lain, izin yang seharusnya menjadi
instrumen pengendalian pemanfaatan hutan justru berubah menjadi alat untuk melegitimasi
perbuatan melawan hukum apabila tidak diawasi secara efektif
B. Dasar Hukum
- Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini menjadi
landasan konstitusional bahwa pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam tidak
dapat dipisahkan dari kepentingan publik. Negara memiliki kewajiban untuk
memastikan bahwa setiap pemberian izin kehutanan dilakukan secara transparan,
akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001.
Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara dapat dipidana karena tindak pidana korupsi. Pasal 3
mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang
dimiliki karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri,
orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau
perekonomian negara.
C. Analisis
Penyalahgunaan izin kehutanan pada dasarnya tidak selalu dapat dikualifikasikan
sebagai tindak pidana korupsi. Dalam praktik hukum, tidak setiap pelanggaran terhadap
ketentuan perizinan kehutanan otomatis memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Suatu
pelanggaran baru dapat bergeser dari ranah administrasi atau tindak pidana kehutanan menjadi
tindak pidana korupsi apabila terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan
hukum, adanya keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta menimbulkan
kerugian terhadapa keungan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, titik berat
persoalannya bukan terletak pada keberadaan izin kehutanan itu sendiri, melainkan pada
bagaimana izin tersebut diterbitkan, digunakan, atau disalahgunakan.
Pengelolaan kawasan hutan merupakan bentuk pelaksanaan penguasaan negara atas
sumber daya alam yang harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh
karena itu, setiap izin pemanfaatan kawasan hutan pada hakikatnya bukan sekadar dokumen
administratif, melainkan instrumen negara untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya
alam secara adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Ketika kewenangan tersebut
disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang dirugikan bukan hanya
negara sebagai pemegang kewenangan, tetapi juga masyarakat yang kehilangan manfaat atas
sumber daya alam yang seharusnya dikelola untuk kepentingan publik.
Perambahan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Orang Kayo Hitam di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil penegakan hukum, aparat
menemukan adanya dugaan penguasaan kawasan konservasi secara ilegal yang melibatkan
pembukaan kebun sawit menggunakan alat berat dan menyeret beberapa tersangka, termasuk
oknum aparatur sipil negara. Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan kehutanan tidak selalu
dilakukan melalui penebangan liar semata, tetapi sering kali diawali oleh adanya akses terhadap
kawasan hutan yang diperoleh atau dimanfaatkan secara melawan hukum. Meskipun proses
peradilan akan menentukan bentuk pertanggungjawaban masing-masing pelaku, perkara
tersebut memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap perizinan dan penguasaan
kawasan hutan dapat menjadi celah terjadinya penyimpangan yang lebih luas.
Tidak sedikit kasus yang memperlihatkan perubahan fungsi kawasan, pembukaan lahan
di luar batas izin, penggunaan izin sebagai kedok untuk menguasai kawasan hutan secara
permanen, hingga praktik pembiaran oleh pihak yang memiliki kewenangan pengawasan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelemahan terbesar bukan hanya terletak pada substansi
regulasi, melainkan pada lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan izin di lapangan.
Apabila penyalahgunaan izin tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jabatan atau
kewenangan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, maka perbuatan tersebut
berpotensi memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam konteks ini, korupsi tidak harus selalu
diwujudkan dalam bentuk penerimaan uang suap. Korupsi juga dapat terjadi ketika seorang
pejabat secara sadar menerbitkan izin yang bertentangan dengan ketentuan hukum,
membiarkan penyalahgunaan izin berlangsung, memanipulasi proses administrasi, atau
menggunakan kewenangannya untuk memberikan keuntungan kepada korporasi tertentu
sehingga menimbulkan kerugian negara maupun kerusakan lingkungan. Dengan kata lain,
objek korupsinya bukan izin itu sendiri, melainkan penyalahgunaan kewenangan dalam proses
perizinan dan pemanfaatannya.
Kerugian yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan izin kehutanan juga tidak dapat
diukur hanya dari aspek keuangan negara. Dalam praktiknya, dampak yang muncul jauh lebih
luas, yaitu hilangnya tutupan hutan, menurunnya fungsi ekologis kawasan, meningkatnya
risiko banjir dan kebakaran hutan, hilangnya habitat satwa, munculnya konflik agraria, hingga
berkurangnya penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara
legal. Oleh karena itu, penyalahgunaan izin kehutanan merupakan kejahatan yang memiliki
dimensi ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola pemerintahan sekaligus.
Kasus di Jambi memperlihatkan bahwa penyalahgunaan kawasan hutan tidak dapat
dilepaskan dari lemahnya koordinasi antarinstansi dalam proses pengawasan. Kewenangan
yang tersebar antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian teknis, aparat penegak
hukum, dan instansi pengawas sering kali menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku
untuk melakukan penyimpangan. Selama pengawasan hanya berfokus pada pemeriksaan
administratif setelah izin diterbitkan, potensi penyalahgunaan akan tetap terbuka. Hal ini
menunjukkan bahwa reformasi tata kelola kehutanan harus dimulai dari sistem pengawasan
perizinan yang terintegrasi, bukan hanya mengandalkan penindakan setelah kerusakan hutan
terjadi.
Dalam pandangan hukum, penyalahgunaan izin kehutanan seharusnya tidak lagi
diposisikan semata-mata sebagai pelanggaran administratif yang diselesaikan melalui
pencabutan izin atau sanksi administratif. Apabila penyalahgunaan tersebut telah memenuhi
unsur penyalahgunaan kewenangan, menguntungkan pihak tertentu, dan menimbulkan
kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara, maka pendekatan hukum
pidana, khususnya melalui rezim pemberantasan tindak pidana korupsi, harus diterapkan secara
optimal. Pendekatan tersebut akan memberikan efek jera yang lebih kuat sekaligus
mempertegas bahwa setiap kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan
amanah konstitusi yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok
tertentu.
D. Kesimpulan dan Opini
Penyalahgunaan izin kehutanan tidak selalu merupakan tindak pidana korupsi, tetapi
dapat berkembang menjadi delik korupsi apabila dilakukan melalui penyalahgunaan
kewenangan, perbuatan melawan hukum, atau tindakan yang menguntungkan diri sendiri,
orang lain, maupun korporasi sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau
perekonomian negara. Dengan demikian, izin kehutanan tidak dapat dipandang hanya sebagai
instrumen administratif, melainkan sebagai bentuk kewenangan negara dalam mengelola
sumber daya alam yang harus digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik.
Kasus perambahan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Orang Kayo Hitam di
Provinsi Jambi menunjukkan bahwa kerusakan kawasan hutan sering kali tidak diawali oleh
aktivitas pembukaan lahan semata, tetapi oleh lemahnya pengawasan terhadap akses dan
pemanfaatan kawasan hutan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyimpangan dalam
sektor kehutanan memiliki keterkaitan erat dengan tata kelola perizinan. Ketika proses
penerbitan, pengawasan, atau pelaksanaan izin tidak dijalankan secara transparan dan
akuntabel, peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar dan pada
akhirnya berpotensi berkembang menjadi tindak pidana korupsi.
Permasalahan utama dalam sektor kehutanan sesungguhnya bukan terletak pada
banyaknya regulasi yang mengatur perizinan, melainkan pada lemahnya implementasi,
pengawasan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum yang selama ini lebih
berorientasi pada pelaku di lapangan belum sepenuhnya menyentuh pihak-pihak yang memiliki
kewenangan dalam proses penerbitan izin maupun pihak yang memperoleh manfaat ekonomi
dari penyalahgunaan izin tersebut. Akibatnya, praktik serupa terus berulang dengan pola yang
berbeda, sementara kerugian negara dan kerusakan lingkungan terus meningkat.
Pemberantasan korupsi di sektor kehutanan seharusnya tidak hanya berfokus pada
pembuktian kerugian keuangan negara, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang
ditimbulkan terhadap kelestarian lingkungan, keberlanjutan sumber daya alam, serta hak
masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penyalahgunaan izin kehutanan
merupakan bentuk penyalahgunaan amanah konstitusi karena kewenangan yang diberikan
negara untuk mengelola sumber daya alam justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau
kelompok tertentu.
Penyalahgunaan izin kehutanan harus dipandang sebagai indikator awal (early
warning) adanya potensi tindak pidana korupsi, bukan semata-mata sebagai pelanggaran
administratif. Pendekatan tersebut akan mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri
seluruh rangkaian proses perizinan, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan
kewenangan, konflik kepentingan, gratifikasi, atau bentuk perbuatan melawan hukum lainnya.
Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga
memperkuat integritas tata kelola kehutanan, melindungi kepentingan publik, dan memastikan
bahwa pengelolaan sumber daya alam benar-benar dilaksanakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
E. Rekomendasi
- Pemerintah perlu membangun sistem perizinan kehutanan yang terintegrasi secara
nasional dengan memanfaatkan teknologi digital, citra satelit, dan sistem informasi
geospasial yang dapat diakses secara lintas kementerian dan lembaga. Seluruh proses
penerbitan, perubahan, maupun pencabutan izin harus terdokumentasi secara elektronik
dan dapat diawasi secara real time. Dengan demikian, potensi manipulasi data, tumpang
tindih izin, maupun penyalahgunaan kewenangan dapat dideteksi sejak dini sebelum
menimbulkan kerugian yang lebih besar. - Aparat penegak hukum perlu mengubah pendekatan penanganan perkara kehutanan
dari crime control menjadi follow the permit dan follow the money. Penegakan hukum
tidak boleh berhenti pada pelaku perambahan atau pelaksana di lapangan, tetapi harus
menelusuri proses penerbitan izin, aliran keuntungan, serta pihak-pihak yang
memperoleh manfaat dari penyalahgunaan kewenangan. Pendekatan ini akan
mengungkap aktor intelektual di balik kejahatan kehutanan sekaligus memperkuat
efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor sumber daya alam. - Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara Kementerian Kehutanan, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pemerintah
daerah dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh proses perizinan kehutanan.
Pengawasan yang terintegrasi akan memperkecil ruang terjadinya konflik kewenangan,
mempercepat pertukaran informasi, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum
terhadap penyalahgunaan izin. - Perlu dilakukan audit hukum dan audit kepatuhan secara berkala terhadap seluruh izin
pemanfaatan kawasan hutan, khususnya pada wilayah yang memiliki tingkat
kerawanan tinggi terhadap deforestasi dan konflik agraria. Audit tersebut tidak hanya
menilai kelengkapan administrasi, tetapi juga menguji kesesuaian antara izin yang
diterbitkan dengan kondisi faktual di lapangan, sehingga setiap penyimpangan dapat
segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi. - Pemerintah perlu mendorong transparansi informasi perizinan kehutanan sebagai
bagian dari prinsip good governance. Data mengenai izin, luas kawasan, pemegang izin,
masa berlaku, serta perubahan status kawasan perlu dipublikasikan secara terbuka
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keterbukaan informasi akan memperkuat pengawasan publik, meningkatkan
akuntabilitas penyelenggara negara, serta mempersempit ruang bagi praktik
penyalahgunaan kewenangan
