OPINI HUKUM
KEPENTINGAN INVESTASI ATAU KETAATAN TATA RUANG DALAM KACAMATA HUKUM
I. Latar Belakang
Pembangunan nasional di Indonesia terus mendorong peningkatan investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun, kebutuhan investasi tersebut kerap beririsan dengan persoalan tata ruang, terutama ketika kegiatan usaha berjalan tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Konflik antara kepentingan investasi dan ketaatan pada tata ruang menjadi isu hukum yang penting karena ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dapat menimbulkan sengketa lahan, kerusakan lingkungan, serta potensi kerugian negara dan masyarakat. Pemerintah berada pada posisi untuk menyeimbangkan iklim investasi yang kondusif dengan kewajiban menegakkan aturan tata ruang demi keberlanjutan pembangunan.
Melihat kondisi tersebut, diperlukan analisis mengenai bagaimana hukum memandang prioritas antara kepentingan investasi dan kewajiban ketaatan tata ruang, serta bagaimana penegakan hukum seharusnya dilakukan ketika terjadi pelanggaran.
II. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
• Mengatur fungsi, pemanfaatan, dan pengendalian ruang.
• Pasal 37 dan 38 menegaskan bahwa pemanfaatan ruang harus sesuai dengan RTRW.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (serta peraturan turunannya)
• Menekankan kemudahan investasi tetapi tetap mensyaratkan kesesuaian kegiatan dengan tata ruang melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
• Memperjelas mekanisme KKPR, pengawasan, dan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Pelanggaran tata ruang dapat dikategorikan sebagai perbuatan merusak lingkungan.
5. Peraturan Daerah (Perda) RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota
• Menjadi dasar spesifik penentuan zonasi kegiatan usaha di suatu daerah.
III. Analisis Hukum
- Kepentingan Investasi dalam Perspektif Hukum
Negara berkewajiban menciptakan iklim investasi yang sehat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Undang-Undang Cipta Kerja menghadirkan mekanisme percepatan perizinan, termasuk penyederhanaan proses kesesuaian tata ruang melalui KKPR.
Namun demikian, kemudahan investasi tidak berarti melampaui aturan tata ruang. Setiap pelaku usaha tetap wajib memastikan lokasi kegiatan tidak melanggar zonasi yang telah ditetapkan. Percepatan investasi bukan pembenaran untuk mengabaikan aspek hukum tata ruang.
- Ketaatan Tata Ruang sebagai Instrumen Kepastian Hukum
Tata ruang berfungsi mengatur pemanfaatan ruang agar sesuai peruntukan, menjaga kelestarian lingkungan, dan mencegah konflik pemanfaatan lahan.
Ketidaktaatan terhadap tata ruang dapat menimbulkan konsekuensi:
• kegiatan usaha dapat dihentikan,
• izin dapat dicabut,
• sanksi administratif dan pidana (UU Penataan Ruang),
• kerugian sosial dan lingkungan.
Dari sudut pandang hukum, ketaatan tata ruang merupakan prasyarat fundamental bagi keberlanjutan investasi itu sendiri. Ketidakpatuhan justru menciptakan ketidakpastian yang merugikan investor dan masyarakat. - Benturan Antara Investasi dan Tata Ruang
Dalam praktik, sering terjadi kasus:
• kegiatan usaha telah berjalan sebelum penyelarasan RTRW,
• investasi berada di kawasan hutan, kawasan lindung, atau zona yang tidak diperuntukkan,
• pemerintah daerah terlambat memperbaharui RTRW,
• izin terbit tidak sesuai prosedur.
Benturan ini harus diselesaikan dengan prinsip:
• kepastian hukum (legal certainty),
• keadilan antara kepentingan publik dan investasi,
• keberlanjutan lingkungan,
• penegakan hukum yang proporsional.
Jika investasi melanggar tata ruang, maka tata ruang tetap menjadi acuan utama, dan kegiatan usaha wajib menyesuaikan, direlokasi, atau dihentikan sesuai putusan pemerintah maupun pengadilan. - Prioritas Hukum: Tata Ruang Mengikat Secara Mutlak
Secara normatif, tata ruang adalah aturan yang mengikat publik dan pemerintah (public binding).
Oleh karena itu:
• investasi yang tidak sesuai tata ruang dianggap tidak sah,
• izin yang bertentangan dengan RTRW dapat dibatalkan,
• pelanggaran tata ruang dapat berujung pidana (Pasal 69 dan 70 UU Penataan Ruang).
Ini menunjukkan bahwa dalam hirarki hukum, ketaatan terhadap tata ruang lebih diutamakan dibanding kepentingan investasi. Investasi hanya dapat berjalan bila sejalan dengan ketentuan tata ruang.
IV. Penutup / Kesimpulan
Dalam perspektif hukum, kepentingan investasi penting untuk mendorong pembangunan ekonomi, tetapi tidak dapat berdiri di atas aturan tata ruang. Tata ruang merupakan instrumen hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha dan pemerintah sebagai bentuk kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Pada akhirnya, keseimbangan antara investasi dan tata ruang hanya dapat tercapai melalui:
• kepatuhan pada RTRW,
• kepatuhan pada proses KKPR,
• pengawasan pemerintah yang efektif,
• penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.
Dengan demikian, dalam kaca mata hukum, ketaatan tata ruang adalah landasan utama, sementara kepentingan investasi harus diselaraskan tanpa mengabaikan ketentuan tersebut.