-
JUAL BELI DI ATAS TANAH SENGKETA
OPINI HUKUMJUAL BELI DI ATAS TANAH SENGKETA I. LATAR BELAKANGPermasalahan jual beli tanah merupakan salah
-
KONSEKUENSI HUKUM HAK TANGGUNGAN MENGANUT ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL
OPINI HUKUMKONSEKUENSI HUKUM HAK TANGGUNGAN MENGANUT ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL I. Latar BelakangDalam hukum agraria Indonesia,
-
BATALNYA LELANG KARENA OBJEK LELANG DIJUAL DI BAWAH NILAI PASAR
OPINI HUKUMBATALNYA LELANG KARENA OBJEK LELANG DIJUAL DI BAWAH NILAI PASAR I. Latar BelakangLelang sebagai
-
RISIKO HUKUM MENGHAMILI PACAR TAPI TIDAK DINIKAHI
OPINI HUKUMRISIKO HUKUM MENGHAMILI PACAR TAPI TIDAK DINIKAHI Hubungan yang menyebabkan kehamilan di luar perkawinan
-
Membedakan Suap dan Pemerasan Pejabat dalam Tindak Pidana Korupsi
OPINI HUKUMMembedakan Suap dan Pemerasan Pejabat dalam Tindak Pidana Korupsi I. LATAR BELAKANGKorupsi dalam bentuk
-
Dasar Hukum Kepala Desa Mewakili Desa ke Luar
OPINI HUKUMDasar Hukum Kepala Desa Mewakili Desa ke Luar I. LATAR BELAKANGPenyelenggaraan pemerintahan desa merupakan
-
PEMERASAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SEBAGAI DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI
OPINI HUKUMPEMERASAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SEBAGAI DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI I. LATAR BELAKANGPajak daerah merupakan
-
MEMBEDAKAN FRAUD DAN KELALAIAN DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN
OPINI HUKUMMEMBEDAKAN FRAUD DAN KELALAIAN DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN I. LATAR BELAKANGSektor perbankan merupakan pilar
-
Daluwarsa Sebagai Kepastian Hukum dalam Lepasnya Tanggung Jawab Pidana
OPINI HUKUMDaluwarsa Sebagai Kepastian Hukum dalam Lepasnya Tanggung Jawab Pidana I. LATAR BELAKANGDalam sistem hukum
-
Penyelundupan Hukum dalam Gugatan Sengketa Tanah
OPINI HUKUMPenyelundupan Hukum dalam Gugatan Sengketa TanahI. LATAR BELAKANGSengketa tanah merupakan salah satu jenis sengketa
Uncategorized
Archive
Categorise
Recent Posts
- Pengecer Pupuk Subsidi Dipidana Atau Disanksi Perdata
- Hakim Memutus Berdasarkan Dakwaan Atau Tuntutan Jaksa Untuk Memperoleh Keyakinan
- KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM DAKWAAN ALTERNATIF PENUNTUT UMUM
- KEPENTINGAN INVESTASI ATAU KETAATAN TATA RUANG DALAM KACAMATA HUKUM
- PIDANA KORUPSI PENGADAAN PUPUK SUBSIDI
