Artikel

OPINI HUKUM Kriteria Hukum Sumur Minyak Rakyat yang Diberi Izin A. Pendahuluan Kegiatan penambangan minyak oleh masyarakat, yang dikenal sebagai […]

OPINI HUKUM PELEPASAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI DASAR KEPEMILIKAN LAHAN I. Latar Belakang Isu pertanahan dan kehutanan di Indonesia sering kali […]

OPINI HUKUM ASPEK HUKUM JUAL BELI TANAH OLEH PIHAK YANG TIDAK BERHAK I. Latar Belakang Tanah memiliki kedudukan yang sangat […]

OPINI HUKUM TEMUAN BPK KELEBIHAN BAYAR SEBAGAI DASAR PENEGAKAN HUKUM PIDANA I. Latar Belakang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga […]

OPINI HUKUM ASPEK HUKUM ALIH FUNGSI LAHAN PERKEBUNAN MENJADI PERTAMBANGAN I. Latar Belakang Indonesia dikenal sebagai negara agraris sekaligus negara […]

OPINI HUKUM APAKAH PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERSIFAT RELATIF ATAU MUTLAK? I. Latar Belakang Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi […]

OPINI HUKUM APA BEDA RUPS SIRKULER DENGAN RUPS BIASA I. Latar Belakang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ penting […]

OPINI HUKUM PENERTIBAN KAWASAN HUTAN: PENDEKATAN ASPEK ADMINISTRASI ATAU PIDANA Permasalahan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan di Indonesia telah menjadi […]

OPINI HUKUM MEMBANGUN KEBUN SAWIT PLASMA SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN 1. Latar Belakang Industri kelapa sawit merupakan […]

OPINI HUKUM PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI: RELATIF ATAU ABSOLUT? I. Latar Belakang Dalam perkara tindak […]