OPINI HUKUM
Pertanggungjawaban Hukum Provokator Aksi dalam Suatu Kerusuhan
- Latar Belakang
Dalam dinamika kehidupan berdemokrasi, kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Salah satu wujud dari kebebasan tersebut adalah aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Namun, tak jarang aksi yang awalnya damai berubah menjadi kerusuhan yang merugikan banyak pihak, baik secara materil maupun sosial. Dalam banyak kasus, kerusuhan tersebut dipicu oleh pihak-pihak tertentu yang berperan sebagai provokator, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Peran provokator dalam menciptakan kekacauan tidak bisa dianggap remeh. Mereka sering kali memanfaatkan situasi, menyebarkan ujaran kebencian, menghasut massa, hingga menyulut tindakan anarkistis. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana provokator dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya?
- Dasar Hukum
Pertanggungjawaban hukum terhadap provokator dalam aksi kerusuhan dapat ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 28E ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
- Pasal 28J ayat (2): “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang…”
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Pasal 160 KUHP: “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara.”
- Pasal 170 KUHP: tentang kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama.
- Pasal 55 dan 56 KUHP: mengenai penyertaan dalam tindak pidana (termasuk penganjur atau pembantu kejahatan).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- Mengatur batasan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan unjuk rasa, serta sanksi bagi pelanggaran yang menyebabkan gangguan ketertiban umum.
- Analisis
Secara hukum, provokator dalam suatu kerusuhan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti:
- Menghasut massa untuk melakukan kekerasan atau tindakan melawan hukum;
- Mengarahkan opini publik untuk membenci kelompok atau institusi tertentu dengan maksud menciptakan kekacauan;
- Menyebarkan informasi palsu yang memicu kepanikan atau kemarahan publik.
Dalam praktiknya, pembuktian terhadap peran provokator bisa menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua provokator bertindak terang-terangan. Ada yang menggunakan media sosial, pesan berantai, bahkan narasi-narasi keagamaan atau ideologis untuk membakar emosi massa. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum tidak hanya harus represif, tetapi juga preventif dan edukatif.
Selain itu, penting untuk membedakan antara pemimpin aksi yang sah dengan provokator. Pemimpin aksi bertanggung jawab menjaga agar demonstrasi tetap dalam koridor hukum. Sementara provokator justru memiliki niat tersembunyi untuk menciptakan kekacauan.
- Kesimpulan dan Opini
Pertanggungjawaban hukum bagi provokator dalam kerusuhan adalah hal yang sangat penting untuk ditegakkan guna menjaga supremasi hukum dan ketertiban umum. Negara tidak boleh membiarkan adanya impunitas bagi mereka yang menyulut kerusuhan, terlebih jika tindakan tersebut mengarah pada perpecahan sosial atau kekerasan massal.
Penegakan hukum terhadap provokator bukan berarti membatasi kebebasan berekspresi, tetapi justru melindungi hak demokratis masyarakat dari penyalahgunaan yang destruktif. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus tegas, namun juga adil dan transparan dalam menangani kasus-kasus kerusuhan yang melibatkan provokator.
- Rekomendasi
- Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat deteksi dini terhadap potensi provokasi, khususnya di media sosial.
- Edukasi kepada masyarakat tentang batasan dalam menyampaikan pendapat harus digalakkan, agar tidak mudah terprovokasi.
- Penguatan hukum positif tentang ujaran kebencian dan disinformasi juga perlu menjadi prioritas legislasi.