Opini Hukum
Menakar Kekuatan Hukum Adat Antara Kearifan Lokal dan Kepastian Hukum
A. Latar Belakang
Hukum adat merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang tumbuh melalui kebiasaan, nilai, norma, dan kesepakatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam masyarakat adat, hukum tidak selalu dipahami melalui dokumen tertulis atau peraturan yang disusun oleh negara. Riwayat penguasaan tanah, batas wilayah yang dikenal secara turuntemurun, kesepakatan para tetua adat, serta keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah dapat menjadi bagian penting dalam menentukan hak dan kewajiban anggota masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat bukan semata-mata warisan budaya, melainkan juga dapat memiliki arti penting dalam mengatur kehidupan sosial dan menyelesaikan perselisihan. Persoalannya muncul ketika nilai dan aturan yang diyakini masyarakat tersebut berhadapan dengan sistem hukum formal yang menuntut pembuktian melalui prosedur dan alat bukti yang diakui oleh hukum negara. Masyarakat adat mendasarkan klaimnya pada riwayat penguasaan wilayah yang mereka yakini sebagai tanah ulayat, sedangkan perselisihan kemudian berkembang menjadi persoalan pembuktian hak atas tanah melalui proses peradilan. Sengketa tersebut tidak berhenti pada penyelesaian di tingkat masyarakat, tetapi berlanjut melalui proses pengadilan hingga tingkat upaya hukum yang lebih tinggi. Pemberitaan mengenai perkara serupa di Jambi pada akhir 2025 melaporkan adanya putusan Mahkamah Agung yang mengakui hak ulayat masyarakat adat atas wilayah yang disengketakan. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tanah adat bukan hanya menyangkut hubungan historis masyarakat dengan wilayahnya, tetapi juga menyangkut bagaimana hubungan tersebut dapat dibuktikan dan memperoleh perlindungan melalui sistem hukum nasional. Perbedaan antara pengakuan masyarakat terhadap suatu hak dan kemampuan membuktikan hak itu dalam proses hukum. Bagi masyarakat adat, keberadaan hak atas tanah dapat berkaitan dengan sejarah penguasaan, pemanfaatan wilayah, batas-batas yang diketahui bersama, serta pengakuan komunitas yang berlangsung selama bertahun-tahun. Akan tetapi, ketika perkara masuk ke pengadilan, klaim tersebut harus dinilai berdasarkan fakta, alat bukti, ketentuan hukum yang relevan, dan prosedur yang berlaku. Jika riwayat penguasaan tidak didukung dokumentasi yang memadai atau batas wilayah tidak dapat dijelaskan secara konsisten, masyarakat dapat menghadapi kesulitan pembuktian. Sebaliknya, keberadaan dokumen formal pada pihak lain juga perlu dinilai berdasarkan keabsahan, ruang lingkup, dan keterkaitannya dengan objek sengketa. Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar memperhadapkan tradisi dengan dokumen, melainkan menentukan bagaimana setiap dasar hak dinilai secara sah dan adil. Secara konstitusional, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat mempunyai landasan pengakuan dalam konstitusi. Namun, pengakuan konstitusional itu tidak berarti bahwa setiap klaim yang disebut sebagai hak adat otomatis diterima tanpa pemeriksaan. Keberadaan masyarakat hukum adat, hak yang diklaim, objek sengketa, serta ketentuan hukum yang berlaku tetap perlu diperiksa sesuai konteks masing-masing perkara. Penyelesaian melalui musyawarah adat memiliki nilai yang tidak dapat diabaikan. Mekanisme tersebut dapat mengutamakan perdamaian, pemulihan hubungan sosial, dan penerimaan bersama terhadap hasil penyelesaian. Akan tetapi, tidak setiap sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah, terutama ketika para pihak memiliki perbedaan mendasar mengenai kepemilikan, batas wilayah, atau keabsahan hak. Ketika kesepakatan tidak tercapai, keputusan adat tidak dilaksanakan, atau salah satu pihak menolak hasil penyelesaian, sengketa dapat berlanjut ke jalur hukum formal. Dalam keadaan demikian, pengadilan menjadi salah satu tempat untuk memeriksa klaim para pihak berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa hukum adat gagal atau bahwa hukum negara selalu lebih unggul, tetapi memperlihatkan adanya batas dan persoalan yang harus diselesaikan ketika dua mekanisme hukum berhadapan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa penyelesaian melalui pengadilan tidak mengabaikan karakteristik masyarakat adat. Pembuktian hak adat dapat memerlukan penjelasan mengenai sejarah penguasaan wilayah, struktur kelembagaan adat, kesaksian tokoh masyarakat, batas-batas yang dikenal secara turun-temurun, dan bukti lain yang relevan. Pada saat yang sama, pengakuan terhadap hukum adat tidak boleh menghilangkan kepastian hukum bagi pihak lain yang memiliki dasar hak yang sah. Karena itu, hakim perlu menilai bukti secara menyeluruh dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan tanpa semata-mata mengandalkan anggapan bahwa kebiasaan adat selalu benar atau bahwa dokumen formal selalu menentukan hasil perkara. Keadilan harus dibangun melalui pemeriksaan yang objektif, pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dan perlindungan terhadap hak para pihak.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Pasal ini menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Artinya, keberadaan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya bukan sekadar persoalan kebudayaan, melainkan juga persoalan hukum yang memperoleh pengakuan konstitusi. Namun, pengakuan tersebut disertai persyaratan sehingga tidak setiap klaim yang mengatasnamakan adat otomatis memperoleh perlindungan hukum tanpa pemeriksaan. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria Pasal 3 mengakui pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan ini sangat relevan apabila perkara yang dibahas berkaitan dengan tanah ulayat. Hak atas wilayah adat tidak cukup hanya dinyatakan berdasarkan sejarah atau kebiasaan masyarakat, tetapi perlu diperiksa keberadaan masyarakat hukum adatnya, hubungan masyarakat dengan wilayah tersebut, serta ketentuan hukum yang mengatur hak tersebut. 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Ketentuan ini menegaskan perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, dengan memperhatikan perkembangan zaman.Landasan ini penting untuk menempatkan sengketa adat sebagai persoalan perlindungan hak masyarakat, bukan hanya perselisihan mengenai dokumen kepemilikan. Riwayat penguasaan wilayah, hubungan sosial dengan tanah, dan keberlangsungan identitas masyarakat dapat menjadi konteks yang relevan dalam menilai perkara, tanpa mengesampingkan kewajiban pembuktian berdasarkan hukum yang berlaku. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, termasuk melalui identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan keberadaan masyarakat hukum adat sesuai mekanisme yang diatur. Ketentuan tersebut penting karena pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak hanya bergantung pada pernyataan bahwa suatu kelompok memiliki tradisi tertentu. Keberadaan komunitas, kelembagaan adat, wilayah adat, serta hukum adat yang masih dijalankan perlu diteliti sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam sengketa yang dibawa ke pengadilan, hasil proses pengakuan tersebut dapat menjadi bagian dari bahan yang relevan untuk memahami status masyarakat adat. Namun, keberadaan pengakuan administratif tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan mengenai batas, luas, atau kepemilikan objek sengketa.
C. Analisis
Permasalahan mendasar dalam perlindungan masyarakat hukum adat bukan lagi sekadar apakah negara mengakui keberadaan hukum adat, melainkan apakah pengakuan tersebut benar-benar dapat digunakan untuk melindungi hak masyarakat ketika terjadi sengketa. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Akan tetapi, dalam praktiknya, pengakuan konstitusional perlu diterjemahkan ke dalam proses administratif, pembuktian, dan penyelesaian sengketa yang memberikan perlindungan nyata. Persoalan tersebut terlihat dalam sebuah perkara sengketa tanah ulayat di Provinsi Jambi yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan perkebunan. Dalam perkara tersebut, masyarakat mendasarkan tuntutannya pada keberadaan komunitas adat dan hak ulayat atas wilayah yang disengketakan. Sementara itu, pihak perusahaan mendasarkan penguasaannya pada dokumen perizinan dan hak atas tanah. Perselisihan tersebut kemudian diperiksa oleh pengadilan, bahkan berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Perkara ini menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat terhadap tanah yang diwariskan secara turun-temurun dapat berhadapan dengan dokumen formal yang menjadi dasar penguasaan pihak lain. Hal yang perlu dikritisi adalah kemungkinan terjadinya kesenjangan antara keberadaan hak secara historis dan kemampuan membuktikannya dalam sistem hukum formal. Masyarakat adat mungkin telah lama mengenal batas wilayah, memanfaatkan tanah, dan mengakui hak komunal berdasarkan aturan yang berlaku dalam komunitasnya. Namun, ketika sengketa muncul, sejarah tersebut perlu dijelaskan melalui bukti yang dapat diperiksa. Jika perlindungan hukum terlalu bergantung pada dokumen formal tanpa penilaian yang memadai terhadap keberadaan masyarakat adat dan riwayat penguasaan wilayahnya, hak tradisional berisiko tidak memperoleh perlindungan yang proporsional. Pengakuan Hal yang perlu dikritisi adalah kemungkinan terjadinya kesenjangan antara keberadaan hak secara historis dan kemampuan membuktikannya dalam sistem hukum formal. Masyarakat adat mungkin telah lama mengenal batas wilayah, memanfaatkan tanah, dan mengakui hak komunal berdasarkan aturan yang berlaku dalam komunitasnya. Namun, ketika sengketa muncul, sejarah tersebut perlu dijelaskan melalui bukti yang dapat diperiksa. Jika perlindungan hukum terlalu bergantung pada dokumen formal tanpa penilaian yang memadai terhadap keberadaan masyarakat adat dan riwayat penguasaan wilayahnya, hak tradisional berisiko tidak memperoleh perlindungan yang proporsional. Salah satu persoalan paling penting dalam sengketa tanah adat adalah kedudukan bukti formal dibandingkan dengan bukti mengenai sejarah dan praktik adat. Dokumen pertanahan dapat menunjukkan adanya hak atau kewenangan tertentu atas tanah. Akan tetapi, keberadaan dokumen tersebut tetap harus ditempatkan dalam konteks objek sengketa, riwayat penerbitannya, serta ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, masyarakat adat dapat memiliki bukti berupa kesaksian tokoh adat, sejarah penguasaan wilayah, hasil pemetaan, catatan pemerintah, dan praktik pemanfaatan tanah yang berlangsung secara turun-temurun. pengadilan pada tingkat pertama menolak gugatan masyarakat adat, dan putusan tersebut kemudian dikuatkan pada tingkat banding. Persoalan pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat serta kemampuan membuktikan hak atas objek sengketa menjadi bagian penting dari perkara tersebut. Namun, setelah perkara diajukan ke tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengambil pendekatan hukum yang berbeda dan mengabulkan gugatan untuk sebagian. Perkembangan ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan yang menyeluruh terhadap bukti dan keberadaan hak adat, bukan hanya mengandalkan satu jenis bukti secara terpisah. Analisis tersebut membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah suatu hak menjadi tidak ada hanya karena belum memperoleh pengakuan administratif secara formal? Jawabannya tidak dapat disederhanakan menjadi ya atau tidak tanpa memeriksa ketentuan hukum dan fakta yang relevan. Pengakuan administratif memiliki fungsi penting untuk memberikan kepastian, tetapi keberadaan masyarakat hukum adat juga perlu dinilai berdasarkan kenyataan empiris dan kriteria hukum yang berlaku. Ketiadaan dokumen pengakuan formal tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu masyarakat adat tidak pernah ada. Sebaliknya, pengakuan suatu komunitas juga tidak otomatis membuktikan bahwa setiap bidang tanah yang diklaim merupakan bagian dari hak ulayatnya. Kekuatan hukum adat tidak cukup diukur dari seberapa lama suatu tradisi dijalankan atau seberapa kuat masyarakat mempercayainya. Kekuatan tersebut juga terlihat dari bagaimana sistem hukum mengakui keberadaan masyarakat adat, menilai hak yang diklaim, dan memberikan perlindungan ketika hak tersebut disengketakan. Perkara yang menjadi bahan kajian ini memperlihatkan bahwa sengketa hak ulayat dapat berkembang dari persoalan sosial menjadi perkara perdata yang kompleks. Ketika masyarakat adat merasa hak atas wilayahnya tidak dihormati, penyelesaian melalui mekanisme internal komunitas belum tentu menghasilkan kesepakatan dengan pihak luar. Perbedaan dasar penguasaan, dokumen pertanahan, dan penafsiran atas keberadaan hak ulayat dapat menyebabkan sengketa berlanjut ke pengadilan. Dalam keadaan demikian, pengadilan memiliki fungsi untuk menilai klaim berdasarkan hukum dan bukti, bukan sekadar menentukan pihak yang memiliki kedudukan sosial lebih kuat. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara yang menjadi inspirasi tulisan ini memperlihatkan bahwa klaim masyarakat hukum adat dapat memperoleh perlindungan melalui proses peradilan ketika keberadaan masyarakat dan hak yang dituntut dinilai berdasarkan bukti serta pertimbangan hukum. Hal tersebut penting karena menunjukkan bahwa hukum adat tidak harus kehilangan relevansinya ketika suatu sengketa memasuki sistem peradilan negara. Sebaliknya, hukum adat dapat menjadi bagian dari persoalan hukum yang harus dipertimbangkan secara serius. Putusan dalam satu perkara tidak berarti bahwa seluruh klaim tanah adat akan memperoleh hasil yang sama. Setiap sengketa memiliki fakta, bukti, status tanah, dan riwayat hukum yang berbeda. Karena itu, pelajaran utamanya bukan bahwa masyarakat adat selalu menang atau dokumen formal selalu dapat dikalahkan, melainkan bahwa pengadilan harus memeriksa dasar hak dan keseluruhan bukti secara cermat. Kepastian hukum tidak akan tercapai apabila salah satu pihak dianggap benar hanya berdasarkan identitasnya, baik sebagai masyarakat adat maupun sebagai pemegang dokumen formal. Kepastian hukum merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Setiap pihak perlu mengetahui hak yang dimilikinya, batas kewenangannya, serta prosedur yang harus ditempuh ketika terjadi sengketa. Akan tetapi, kepastian hukum tidak seharusnya dimaknai sebatas keberadaan dokumen formal tanpa memperhatikan bagaimana hak tersebut terbentuk dan bagaimana hak pihak lain terdampak. Dokumen yang sah perlu dihormati, tetapi keabsahan, ruang lingkup, dan relevansinya terhadap objek sengketa tetap dapat menjadi persoalan yang diperiksa sesuai hukum. Pada saat yang sama, penghormatan terhadap hukum adat tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kepastian bagi pihak lain. Klaim berdasarkan sejarah dan kebiasaan perlu diuji dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat adat tidak seharusnya dibebani standar pembuktian yang mengabaikan karakter hak tradisionalnya, tetapi juga tidak dapat dibebaskan dari kewajiban menjelaskan dasar klaim yang diajukan. Keseimbangan inilah yang seharusnya menjadi perhatian dalam menilai kekuatan hukum adat. Kasus sengketa tanah adat di Jambi memberikan pelajaran bahwa pengakuan konstitusional perlu disertai pembuktian yang adil, administrasi yang tertib, dan proses peradilan yang mampu menilai karakteristik hak adat secara tepat. Apabila pengakuan hanya berhenti pada teks peraturan, masyarakat dapat tetap menghadapi kesulitan dalam mempertahankan haknya. Namun, apabila kearifan lokal diterapkan tanpa memperhatikan batas hukum dan hak pihak lain, sengketa justru dapat semakin sulit diselesaikan. Menakar Kasus sengketa tanah adat di Jambi memberikan pelajaran bahwa pengakuan konstitusional perlu disertai pembuktian yang adil, administrasi yang tertib, dan proses peradilan yang mampu menilai karakteristik hak adat secara tepat. Apabila pengakuan hanya berhenti pada teks peraturan, masyarakat dapat tetap menghadapi kesulitan dalam mempertahankan haknya. Namun, apabila kearifan lokal diterapkan tanpa memperhatikan batas hukum dan hak pihak lain, sengketa justru dapat semakin sulit diselesaikan.
D. Kesimpulan dan Opini
Hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia yang keberadaannya memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak dapat mengabaikan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Namun, pengakuan terhadap hukum adat tidak berarti bahwa setiap klaim atau keputusan adat secara otomatis mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Kedudukan dan akibat hukumnya harus dinilai berdasarkan dasar kewenangan, fakta, bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku. Sengketa tanah ulayat yang terjadi di Provinsi Jambi memperlihatkan bahwa persoalan hukum adat dapat berkembang menjadi perkara perdata ketika masyarakat dan pihak lain memiliki pandangan berbeda mengenai dasar penguasaan tanah. Riwayat penguasaan wilayah, pengakuan komunitas, dan praktik adat dapat menjadi bagian penting dalam membuktikan hak tradisional. Akan tetapi, bukti tersebut harus dihubungkan dengan objek sengketa secara jelas dan dinilai bersama bukti lain yang diajukan. Sebaliknya, dokumen formal juga perlu diperiksa berdasarkan keabsahan, ruang lingkup, dan relevansinya terhadap objek yang dipersengketakan. Kekuatan hukum adat tidak dapat diukur hanya berdasarkan lamanya suatu tradisi dijalankan atau besarnya pengaruh tokoh adat dalam masyarakat. Kekuatan tersebut juga berkaitan dengan pengakuan hukum, keberadaan masyarakat hukum adat, dasar hak yang diklaim, serta kemampuan memberikan perlindungan ketika terjadi sengketa. Hukum adat dan hukum negara tidak harus diposisikan sebagai dua sistem yang selalu bertentangan. Keduanya dapat menjalankan fungsi yang berbeda, tetapi perlu dipertemukan melalui proses pengakuan, pembuktian, dan penyelesaian yang adil. persoalan utama bukanlah apakah hukum adat harus selalu dimenangkan atau harus selalu tunduk tanpa pemeriksaan terhadap hukum formal. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana hak tradisional yang sah dapat memperoleh perlindungan nyata, sementara kepastian hukum dan hak pihak lain tetap dijaga. Pengakuan konstitusional perlu diwujudkan melalui kebijakan yang dapat dilaksanakan, administrasi yang tertib, dan proses peradilan yang mampu menilai karakteristik hak adat secara tepat. Kekuatan hukum adat seharusnya tidak hanya diukur dari pengakuannya dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari kemampuan negara melindungi hak masyarakat adat ketika hak tersebut benar-benar dipersengketakan. Pengakuan yang hanya tertulis dalam konstitusi dan peraturan daerah belum cukup apabila masyarakat masih menghadapi kesulitan untuk membuktikan keberadaan komunitas, menjelaskan batas wilayah, atau mempertahankan hak tradisionalnya di hadapan lembaga yang berwenang. Hukum baru memberikan perlindungan yang bermakna ketika pengakuan normatif dapat diterjemahkan menjadi kepastian dan perlindungan yang nyata. Perkara sengketa tanah adat di Jambi memberikan alasan untuk menguji apakah mekanisme pengakuan dan pembuktian yang tersedia telah mampu memperhitungkan karakteristik hak tradisional. Masyarakat adat mungkin tidak selalu menyimpan sejarah penguasaan tanah dalam bentuk dokumen yang lazim digunakan dalam administrasi pertanahan. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat seluruh riwayat penguasaan dan hubungan masyarakat dengan wilayahnya diabaikan. Kesaksian, sejarah komunitas, pemetaan wilayah, catatan pemerintah, dan bukti lain yang relevan perlu memperoleh penilaian yang layak sesuai hukum acara. Pada saat yang sama, setiap klaim tetap harus diperiksa secara objektif agar perlindungan terhadap masyarakat adat tidak berubah menjadi pembenaran otomatis atas hak yang belum terbukti. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengakuan masyarakat hukum adat tidak berhenti pada pembentukan peraturan. Identifikasi komunitas, pendokumentasian wilayah, pemetaan batas, penguatan kelembagaan adat, dan koordinasi dengan instansi pertanahan perlu dilaksanakan secara transparan serta melibatkan masyarakat yang bersangkutan. Langkah tersebut penting untuk mencegah sengketa yang muncul akibat ketidakjelasan status atau batas wilayah. Pencegahan melalui administrasi yang baik juga dapat mengurangi beban masyarakat yang harus mempertahankan haknya melalui proses peradilan yang membutuhkan waktu, biaya, dan bukti yang memadai.
E. Rekomendasi
Pertama, pemerintah daerah di Provinsi Jambi perlu memperkuat pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bukan hanya melalui pembentukan peraturan, tetapi juga melalui identifikasi komunitas, verifikasi kelembagaan adat, pendokumentasian wilayah, serta pemetaan tanah ulayat. Langkah tersebut perlu dilaksanakan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat, tokoh adat, pemerintah desa atau kelurahan, serta instansi pertanahan yang berwenang. Dengan demikian, keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah yang menjadi dasar klaimnya memiliki dokumentasi yang lebih jelas ketika terjadi sengketa. Kedua, lembaga adat perlu memperkuat dokumentasi hasil musyawarah dan penyelesaian sengketa. Kesepakatan sebaiknya dituangkan dalam berita acara yang memuat identitas para pihak, pokok perselisihan, isi kesepakatan, kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme pelaksanaannya. Apabila sengketa berkaitan dengan tanah, dokumentasi juga perlu menjelaskan objek, batas, riwayat penguasaan, dan bukti pendukung yang relevan. Pencatatan tersebut tidak otomatis menjadikan keputusan adat setara dengan putusan pengadilan, tetapi dapat membantu memperjelas kesepakatan, mengurangi perbedaan penafsiran, dan mendukung pembuktian apabila sengketa berlanjut ke jalur hukum formal. Ketiga, pengadilan perlu menilai bukti yang berkaitan dengan hak adat secara menyeluruh dan kontekstual. Riwayat penguasaan wilayah, keterangan saksi dan tokoh adat, peta wilayah, catatan pemerintah, serta dokumen pertanahan perlu diperiksa berdasarkan relevansi dan kekuatan pembuktiannya. Penilaian tidak seharusnya semata-mata mengabaikan bukti adat karena tidak berbentuk dokumen formal, tetapi juga tidak boleh menerima klaim adat tanpa pemeriksaan. Pendekatan yang objektif diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak tradisional dan kepastian hukum bagi semua pihak. Keempat, pemerintah daerah perlu mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang sesuai dengan karakter persoalan. Perselisihan yang masih memungkinkan penyelesaian secara damai dapat difasilitasi melalui musyawarah adat, mediasi, atau mekanisme lain yang sah. Namun, apabila terdapat perbedaan mendasar mengenai kepemilikan, batas wilayah, atau keabsahan hak, para pihak perlu memperoleh akses terhadap mekanisme hukum formal. Penyelesaian adat tidak boleh digunakan untuk menutup akses keadilan, sedangkan proses pengadilan sebaiknya tidak dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk setiap persoalan sosial yang masih dapat diselesaikan secara damai. Kelima, perlu dibangun koordinasi yang lebih efektif antara lembaga adat, pemerintah daerah, kantor pertanahan, dan lembaga penegak hukum. Koordinasi tersebut penting agar informasi mengenai keberadaan masyarakat hukum adat, wilayah ulayat, riwayat penguasaan, serta penyelesaian sengketa tidak tersebar dalam dokumentasi yang saling terpisah. Dalam perkara yang melibatkan perusahaan atau pihak di luar komunitas adat, pemeriksaan awal terhadap status dan batas wilayah juga perlu dilakukan secara cermat untuk mengurangi risiko tumpang tindih klaim dan konflik berkepanjangan. Keenam, masyarakat adat dan pihak lain yang berkepentingan perlu didorong untuk menjaga bukti serta menghindari tindakan sepihak selama sengketa berlangsung. Riwayat penguasaan tanah, dokumen yang dimiliki, hasil musyawarah, peta wilayah, dan keterangan saksi sebaiknya disimpan dengan baik. Para pihak juga perlu menghindari intimidasi, kekerasan, perusakan, atau penguasaan paksa atas objek sengketa. Apabila diperlukan, konsultasi dengan advokat atau layanan bantuan hukum dapat membantu para pihak memahami pilihan penyelesaian, hak yang dapat dituntut, serta risiko dari setiap langkah hukum.