OPINI HUKUM
Candu Pemutihan Pajak dan Rapuhnya Kepatuhan Warga
A. Latar Belakang
Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam membiayai penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
pembayaran pajak tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif pemilik kendaraan,
tetapi juga menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah yang pada akhirnya digunakan untuk
mendukung berbagai kebutuhan publik. Karena itu, kepatuhan masyarakat dalam membayar
pajak tepat waktu menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan
penerimaan daerah.
Dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang menunda atau tidak memenuhi
kewajiban pembayaran pajak kendaraan sesuai dengan jatuh tempo. Salah satu kebijakan yang
sering digunakan pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut adalah program
pemutihan pajak, yaitu pemberian keringanan, penghapusan denda, atau dalam kondisi tertentu
pembebasan sebagian tunggakan dengan ketentuan tertentu. Kebijakan ini pada dasarnya dapat
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajibannya dengan
beban yang lebih ringan sekaligus membantu pemerintah meningkatkan kembali penerimaan
pajak.
Fenomena tersebut juga terlihat di Provinsi Jambi. Pada tahun 2026, Pemerintah
Provinsi Jambi kembali memberikan program keringanan pajak kendaraan dalam rangka HUT
ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program yang berlangsung pada 18 Agustus sampai
30 September 2026 tersebut memberikan sejumlah keringanan kepada wajib pajak, termasuk
pembayaran pajak satu tahun tanpa denda sesuai ketentuan program. Pemerintah daerah
menyebut kebijakan tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib
pajak sekaligus memberikan keringanan kepada masyarakat.
Persoalannya kemudian bukan semata-mata apakah pemutihan pajak memberikan
manfaat atau tidak, melainkan bagaimana dampaknya terhadap perilaku kepatuhan masyarakat
dalam jangka panjang. Ketika program pemutihan terus muncul dari waktu ke waktu, terdapat
kemungkinan sebagian wajib pajak memandang bahwa keterlambatan pembayaran bukan lagi
persoalan yang harus segera diselesaikan. Pemilik kendaraan dapat saja memilih menunda
kewajibannya dengan pertimbangan bahwa pada waktu tertentu pemerintah akan kembali
memberikan penghapusan denda atau keringanan tunggakan. Dalam kondisi seperti ini,
kebijakan yang semula dirancang sebagai stimulus untuk meningkatkan kepatuhan justru
berpotensi menciptakan perilaku menunggu kebijakan berikutnya.
Kekhawatiran tersebut menjadi relevan karena persoalan kepatuhan pajak kendaraan
memang masih cukup besar. Bahan analisis Kementerian Keuangan mengenai pemutihan pajak
daerah menunjukkan bahwa pada 2024 tingkat kepatuhan pembayaran PKB berbeda-beda
menurut jenis kendaraan dan secara keseluruhan masih terdapat jumlah kendaraan yang tidak
patuh dalam jumlah besar. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepatuhan tidak cukup
diselesaikan hanya dengan memberikan insentif sesaat, tetapi juga membutuhkan kebijakan
yang mampu membentuk perilaku membayar pajak secara konsisten.
Apakah pemutihan pajak merupakan jalan keluar untuk meningkatkan kepatuhan, atau
menimbulkan ketergantungan terhadap keringanan. Pemerintah tentu memiliki alasan untuk
memberikan pemutihan, terutama ketika kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat yang
mengalami kesulitan sekaligus menarik kembali kendaraan yang memiliki tunggakan ke dalam
sistem administrasi perpajakan. Namun, dari perspektif kepatuhan hukum, kebijakan tersebut
perlu dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi bahwa membayar pajak tepat
waktu justru kurang menguntungkan dibandingkan menunggu program pemutihan.
Persoalan pemutihan pajak bukan sekedar berapa besar pajak yang berhasil
dikumpulkan selama program berhasil dikumpulkan selama program berlangsung, namun
menyangkut bagaimana kebijakan tersebut membentuk prilaku wajib bayar pajak setelah
program berakhir. Pemutihan dapat menjadi instrumen penyelesaian tunggakan, tetapi jika
terlalu mudah dipersepsikan sebagai kesempatan yang akan selalu datang kembali, maka tujuan
membangun kepatuhan yang berkelanjutan dapat menghadapi persoalan. Karena itu,
diperlukan keseimbangan antara memberikan keringanan kepada masyarakat dan menjaga
prinsip bahwa kewajiban pajak tetap harus dipenuhi secara tepat waktu.
B. Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)
Menjadi dasar utama pengaturan pajak daerah, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. UU ini juga memberikan
kerangka bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan dan pengelolaan
pajak daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuam Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Mengatur ketentuan umum mengenai pajak daerah, termasuk tata cara pemungutan,
pembayaran, penagihan, serta ketentuan mengenai pengurangan, keringanan, dan
pembebasan pajak atau sanksi administrative dalam kerangka pajak daerah - Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Menjadi dasar hukum di tingkat daerah dalam pelaksanaan pemungutan PKB di
Provinsi Jambi, termasuk pengaturan teknis mengenai kewajiban wajib pajak dan
kebijakan daerah terkait pemberian keringanan atau penghapusan sanksi administratif.
C. Analisis
Pemutihan pajak pada dasarnya bukan kebijakan yang keliru. Pemerintah daerah
memiliki kepentingan untuk mengurangi tunggakan, memperluas kembali basis wajib pajak
yang aktif, dan memberikan ruang bagi masyarakat yang mengalami kesulitan untuk
menyelesaikan kewajibannya. Dalam konteks Provinsi Jambi, misalnya, Bapenda
mengumumkan program keringanan pajak kendaraan pada 18 Agustus–30 September 2026,
antara lain berupa keringanan tertentu dan pembayaran pajak satu tahun tanpa denda sesuai
ketentuan program.
Secara hukum, kebijakan semacam ini memang memiliki ruang dalam sistem
perpajakan daerah. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD menjadi kerangka utama pajak
daerah, sedangkan PP Nomor 35 Tahun 2023 mengatur pelaksanaan pemungutan pajak daerah,
termasuk pengurangan, pembetulan, pembatalan ketetapan, penagihan, serta penghapusan
piutang pajak. PP tersebut secara eksplisit menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam
melaksanakan pengelolaan pajak dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masingmasing
daerah.
Di tingkat Provinsi Jambi, dasar pemungutan pajak daerah saat ini adalah Perda
Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda
tersebut berlaku sejak 25 Juni 2024 dan mengatur pajak daerah, tata cara pemungutan, serta
berbagai mekanisme terkait pengelolaan pajak daerah. Dengan demikian, program keringanan
atau pemutihan bukanlah kebijakan yang berdiri di luar sistem hukum, melainkan harus
ditempatkan dalam kerangka kewenangan dan ketentuan perpajakan daerah.
Persoalan ang lebih menarik justru muncul setelah kita mengakui bahwa pemutihan
tersebut sah dan mempunyai tujuan yang rasional. Masalahnya adalah dampak perilaku yang
mungkin ditimbulkannya. Pajak pada dasarnya dibangun atas prinsip bahwa kewajiban harus
dipenuhi sesuai ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan. Sementara itu, pemutihan
memberikan konsekuensi ekonomi yang berbeda antara masyarakat yang membayar tepat
waktu dan masyarakat yang menunda pembayaran sampai muncul program keringanan.
Bayangkan dua orang pemilik kendaraan. Orang pertama membayar PKB tepat waktu
setiap tahun. Orang kedua menunda pembayaran karena memiliki tunggakan dan kemudian
membayarnya ketika pemerintah memberikan penghapusan denda. Apabila pola tersebut terus
berulang, terdapat persoalan mengenai insentif perilaku. Wajib pajak yang patuh tidak
memperoleh keuntungan dari menunda kewajiban, sementara wajib pajak yang menunda dapat
memperoleh keringanan ketika program pemutihan dilaksanakan. Kondisi seperti ini
berpotensi menimbulkan apa yang dalam analisis kebijakan publik disebut moral hazard, yaitu
keadaan ketika suatu kebijakan dapat mendorong seseorang mengambil perilaku yang kurang
disiplin karena mengetahui adanya perlindungan atau keringanan di kemudian hari.
Di sinilah istilah “candu pemutihan” menjadi relevan sebagai metafora dalam opini ini.
Yang dimaksud bukan bahwa seluruh masyarakat sengaja menunggak pajak karena
mengharapkan pemutihan. Kesimpulan seperti itu tidak dapat digeneralisasi tanpa data perilaku
wajib pajak. Persoalannya adalah adanya potensi terbentuknya ekspektasi bahwa tunggakan
pada akhirnya dapat memperoleh penghapusan denda atau keringanan. Apabila ekspektasi
tersebut semakin kuat, pemutihan yang awalnya merupakan kebijakan luar biasa dapat berubah
secara persepsional menjadi bagian dari siklus pembayaran pajak.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena pemerintah daerah juga memiliki
kepentingan untuk meningkatkan penerimaan. Dalam APBD Provinsi Jambi, PKB merupakan
salah satu komponen pajak daerah dan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Dengan
demikian, pemerintah memang mempunyai kepentingan fiskal untuk membuat masyarakat
kembali membayar tunggakan. Tetapi keberhasilan program tidak semestinya hanya diukur
dari berapa banyak uang yang masuk selama masa pemutihan. Ukuran yang lebih substantif
adalah apakah setelah program selesai masyarakat menjadi lebih tertib membayar pajak pada
tahun berikutnya.
Dengan kata lain, terdapat dua kepentingan yang harus diseimbangkan. Dalam jangka
pendek, pemutihan dapat menjadi instrumen untuk menarik tunggakan ke dalam sistem dan
meringankan beban masyarakat. Dalam jangka panjang, pemerintah harus memastikan bahwa
kebijakan tersebut tidak mengurangi nilai kepatuhan sukarela. Apabila masyarakat yang
sebelumnya menunggak kemudian menjadi rutin membayar tepat waktu, pemutihan dapat
berfungsi sebagai pintu masuk menuju kepatuhan. Sebaliknya, apabila masyarakat justru
kembali menunggak karena mengantisipasi pemutihan berikutnya, kebijakan tersebut
berpotensi menyelesaikan masalah penerimaan secara sementara tetapi tidak menyelesaikan
akar masalah kepatuhan.
Ada pula persoalan keadilan horizontal. Wajib pajak yang membayar tepat waktu dapat
mempertanyakan mengapa orang yang tidak memenuhi kewajibannya justru memperoleh
keringanan ketika program pemutihan berlangsung. Persoalan ini bukan berarti masyarakat
yang menunggak tidak boleh diberi kesempatan untuk memperbaiki kewajibannya. Justru
kesempatan tersebut dapat dibenarkan karena pemerintah membutuhkan mekanisme untuk
menyelesaikan tunggakan. Akan tetapi, desain kebijakannya perlu mempertimbangkan agar
tidak muncul persepsi bahwa ketidakpatuhan memberikan keuntungan dibandingkan
kepatuhan.
Karena itu, pemutihan seharusnya diposisikan sebagai instrumen korektif, bukan
substitusi terhadap sistem penegakan kepatuhan. Pemerintah dapat memberikan kesempatan
kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk kembali tertib, tetapi setelah periode
keringanan berakhir, mekanisme pengawasan, penagihan, dan sanksi harus berjalan secara
konsisten. PP 35/2023 sendiri menempatkan penagihan, pemeriksaan, pembayaran, dan
pengelolaan pajak sebagai bagian dari sistem pemungutan yang lebih luas.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah frekuensi dan pola pemberian pemutihan.
Semakin sering kebijakan serupa diberikan tanpa evaluasi yang jelas, semakin besar
kemungkinan masyarakat mempersepsikannya sebagai sesuatu yang dapat diprediksi. Karena
itu, pemerintah perlu membedakan antara pemutihan sebagai respons terhadap kondisi tertentu
dengan pemutihan yang dilakukan secara berulang tanpa ukuran keberhasilan yang jelas. Jika
setiap periode tunggakan pada akhirnya diselesaikan melalui penghapusan denda, maka fungsi
sanksi sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan dapat kehilangan daya dorongnya.
Pada titik ini, persoalannya bukan memilih antara “pemutihan” atau “penegakan
hukum”. Keduanya dapat berjalan bersamaan, tetapi dengan fungsi yang berbeda. Pemutihan
dapat digunakan untuk membuka kesempatan bagi wajib pajak yang sudah terlanjur
menunggak agar kembali masuk ke dalam sistem. Setelah itu, pemerintah harus membangun
kepastian bahwa kewajiban berikutnya harus dibayar tepat waktu. Dengan pola demikian,
pemutihan menjadi jembatan menuju kepatuhan, bukan alasan untuk menunda kepatuhan.
Pemerintah uga perlu mengevaluasi data sebelum dan sesudah pemutihan. Misalnya,
berapa jumlah kendaraan yang sebelumnya menunggak, berapa yang membayar selama
program, berapa yang kembali menunggak pada tahun berikutnya, serta apakah tingkat
kepatuhan meningkat setelah program selesai. Tanpa evaluasi semacam itu, keberhasilan
pemutihan mudah diukur hanya dari tingginya transaksi selama program berlangsung, padahal
tujuan akhirnya adalah membentuk kepatuhan yang lebih permanen.
Dengan demikian, “rapuhnya kepatuhan warga” tidak semata-mata dapat dibebankan
kepada masyarakat. Kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh desain kebijakan pemerintah. Jika
aturan dibuat konsisten, pelayanan mudah, informasi jelas, penagihan berjalan, dan insentif
diberikan secara terukur, masyarakat memiliki lingkungan yang lebih mendukung untuk patuh.
Sebaliknya, jika kebijakan terlalu sering memberikan toleransi tanpa strategi pascapemutihan,
pemerintah sendiri berpotensi menciptakan pola perilaku yang ingin dikoreksi.
Pada akhirnya, pemutihan pajak harus dilihat sebagai jalan keluar atas persoalan
tunggakan, bukan sebagai kebiasaan dalam sistem perpajakan. Kebijakan tersebut dapat
memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan penerimaan daerah, tetapi keberhasilannya
tidak cukup dinilai dari banyaknya wajib pajak yang membayar ketika pemutihan berlangsung.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah setelah mendapatkan keringanan tersebut masyarakat
menjadi lebih tertib dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Jika tidak, maka persoalan yang
diselesaikan hanya tunggakan hari ini, sementara persoalan kepatuhan dapat kembali muncul
pada tahun berikutnya.
D. Kesimpulan dan Opini
Pemutihan pajak pada dasarnya merupakan kebijakan yang dapat memberikan manfaat
bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Masyarakat memperoleh kesempatan untuk
menyelesaikan tunggakan dengan beban yang lebih ringan, sedangkan pemerintah dapat
meningkatkan penerimaan daerah dan menarik kembali wajib pajak yang sebelumnya tidak
aktif. Namun, pemutihan tidak seharusnya dipahami sebagai kesempatan untuk terus menunda
pembayaran pajak. Apabila kebijakan tersebut dilakukan berulang kali tanpa diikuti penguatan
kepatuhan, dapat muncul persepsi bahwa keterlambatan membayar pajak pada akhirnya akan
kembali mendapatkan keringanan. Kondisi inilah yang dapat membuat kepatuhan menjadi
rapuh.
Persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidak adanya pemutihan, melainkan pada
bagaimana masyarakat dan pemerintah menempatkan pemutihan tersebut. Bagi masyarakat,
pemutihan seharusnya dipandang sebagai kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban yang
telah tertunda dan kembali tertib, bukan sebagai alasan untuk sengaja menunggu program
berikutnya. Membayar pajak tepat waktu pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab
sebagai warga negara sekaligus kontribusi terhadap pembiayaan kebutuhan daerah. Karena itu,
masyarakat perlu mengubah pola pikir dari “bayar kalau ada pemutihan” menjadi “bayar tepat
waktu agar tidak memiliki tunggakan.”
Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap setiap program pemutihan.
Keberhasilan tidak cukup diukur dari besarnya penerimaan yang masuk selama program
berlangsung, tetapi juga harus dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat setelah program
berakhir. Pemerintah dapat menggunakan data pembayaran untuk mengetahui apakah wajib
pajak yang memperoleh keringanan kemudian membayar tepat waktu pada periode berikutnya.
Jika sebagian besar kembali menunggak, berarti terdapat persoalan yang harus diperbaiki
dalam desain kebijakan.
Solusi yang dapat diterapkan adalah menempatkan pemutihan sebagai kebijakan yang
bersifat terukur dan memiliki tujuan yang jelas, bukan sebagai pola yang terus dinantikan
masyarakat. Pemerintah dapat memberikan keringanan bagi kelompok atau kondisi tertentu,
tetapi pada saat yang sama memperkuat edukasi, pelayanan, pengingat jatuh tempo, serta
penagihan setelah masa keringanan berakhir. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan
kesempatan memperbaiki kewajibannya tanpa menghilangkan kepastian bahwa pajak tetap
harus dibayar sesuai ketentuan.
Kesadaran masyarakat juga perlu dibangun melalui pemahaman bahwa pajak bukan
sekadar kewajiban administratif yang harus dibayar karena takut terkena denda. Pajak
merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang kembali kepada masyarakat dalam
berbagai bentuk pelayanan dan pembangunan. Oleh sebab itu, kepatuhan seharusnya lahir
bukan hanya karena adanya sanksi, tetapi juga karena adanya kesadaran bahwa memenuhi
kewajiban pajak merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara.
Pemutihan seharusnya menjadi pintu untuk kembali patuh, bukan pintu untuk kembali
menunda. Pemerintah perlu memberikan kebijakan yang adil, terukur, dan konsisten,
sementara masyarakat perlu memanfaatkan pemutihan sebagai momentum untuk
membersihkan tunggakan dan kemudian mempertahankan kepatuhan. Jika keduanya berjalan
bersama, pemutihan tidak akan menjadi “candu” yang membuat masyarakat menunggu
keringanan, tetapi menjadi instrumen untuk membangun kembali budaya membayar pajak
secara sadar dan tepat waktu.
E. Rekomendasi
Pemutihan pajak sebaiknya tetap dipertahankan sebagai instrumen untuk membantu
masyarakat menyelesaikan tunggakan, tetapi pelaksanaannya perlu disertai strategi agar tidak
membentuk kebiasaan menunggu keringanan. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang
berbeda, namun keduanya dapat diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu membangun
kepatuhan pajak yang lebih konsisten. Pertama, pemerintah perlu memberikan pemutihan
secara terukur dan tidak menjadikannya sebagai pola yang mudah diprediksi. Setiap program
keringanan sebaiknya memiliki alasan, sasaran, jangka waktu, dan indikator keberhasilan yang
jelas. Dengan demikian, masyarakat tetap memperoleh kesempatan menyelesaikan tunggakan,
tetapi tidak terbentuk anggapan bahwa keterlambatan membayar pajak akan selalu diikuti oleh
pemutihan.
Kedua, masyarakat yang memanfaatkan program pemutihan sebaiknya menjadikannya
sebagai momentum untuk kembali tertib. Setelah tunggakan diselesaikan, kewajiban pajak
pada tahun berikutnya perlu dibayar sesuai jatuh tempo. Prinsip sederhananya adalah
pemutihan untuk menyelesaikan masa lalu, bukan untuk menunda kewajiban di masa depan.
Kesadaran ini penting agar masyarakat tidak dirugikan oleh tunggakan yang semakin besar.
Ketiga, pemerintah perlu memperkuat edukasi sebelum dan sesudah program
pemutihan. Informasi tidak cukup hanya disampaikan ketika pemutihan sedang berlangsung.
Masyarakat perlu mengetahui kapan jatuh tempo, konsekuensi keterlambatan, cara
pembayaran, serta manfaat pembayaran pajak bagi daerah. Edukasi yang sederhana melalui
media sosial, kantor pelayanan, desa/kelurahan, dan kanal digital dapat membuat masyarakat
lebih mudah memahami kewajibannya.
Keempat, pelayanan pembayaran pajak perlu dibuat semakin mudah dan transparan.
Semakin sederhana proses pembayaran, semakin kecil alasan administratif bagi masyarakat
untuk menunda. Pemerintah dapat memperkuat layanan digital, menyediakan informasi jumlah
kewajiban secara jelas, memberikan pengingat sebelum jatuh tempo, serta memastikan
masyarakat memperoleh bukti pembayaran yang mudah diakses.
Kelima, perlu ada penghargaan terhadap masyarakat yang konsisten membayar pajak
tepat waktu. Jangan sampai seluruh perhatian kebijakan hanya diberikan kepada wajib pajak
yang memiliki tunggakan. Pemerintah dapat memberikan bentuk apresiasi yang wajar bagi
wajib pajak yang tertib, misalnya melalui program penghargaan, layanan prioritas tertentu yang
diperbolehkan secara hukum, atau bentuk insentif nonfinansial lainnya. Tujuannya bukan
menghukum masyarakat yang menunggak, tetapi membangun persepsi bahwa kepatuhan juga
memiliki nilai dan dihargai.
Keenam, pemerintah perlu melakukan evaluasi terbuka terhadap hasil setiap program
pemutihan. Masyarakat berhak mengetahui apakah program tersebut benar-benar
meningkatkan kepatuhan atau hanya meningkatkan pembayaran dalam jangka pendek.
Evaluasi dapat mencakup jumlah tunggakan yang berhasil diselesaikan, jumlah wajib pajak
yang kembali aktif, serta tingkat pembayaran tepat waktu setelah program berakhir. Dengan
evaluasi tersebut, kebijakan berikutnya dapat dibuat berdasarkan data, bukan sekadar
kebiasaan.
