-
PEMERASAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SEBAGAI DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI
OPINI HUKUMPEMERASAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SEBAGAI DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI I. LATAR BELAKANGPajak daerah merupakan
-
MEMBEDAKAN FRAUD DAN KELALAIAN DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN
OPINI HUKUMMEMBEDAKAN FRAUD DAN KELALAIAN DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN I. LATAR BELAKANGSektor perbankan merupakan pilar
-
Daluwarsa Sebagai Kepastian Hukum dalam Lepasnya Tanggung Jawab Pidana
OPINI HUKUMDaluwarsa Sebagai Kepastian Hukum dalam Lepasnya Tanggung Jawab Pidana I. LATAR BELAKANGDalam sistem hukum
-
Penyelundupan Hukum dalam Gugatan Sengketa Tanah
OPINI HUKUMPenyelundupan Hukum dalam Gugatan Sengketa TanahI. LATAR BELAKANGSengketa tanah merupakan salah satu jenis sengketa
-
ALIBI HUKUM ADOPSI ANAK ATAS KASUS PENCULIKAN ANAK
OPINI HUKUMALIBI HUKUM ADOPSI ANAK ATAS KASUS PENCULIKAN ANAK I. Latar BelakangKasus penculikan anak kerap
-
MEMBEDAKAN KERUGIAN NEGARA DAN KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA
OPINI HUKUMMEMBEDAKAN KERUGIAN NEGARA DAN KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA I. Latar BelakangIsu mengenai kerugian negara dan
-
KREDIT MACET SEBAGAI DELIK PIDANA KORUPSI DI PERBANKAN
OPINI HUKUMKREDIT MACET SEBAGAI DELIK PIDANA KORUPSI DI PERBANKAN I. LATAR BELAKANGKredit merupakan salah satu
-
SENGKETA TANAH ATAS ASET PEMERINTAH ANTARA ASPEK PIDANA DAN PERDATA
OPINI HUKUMSENGKETA TANAH ATAS ASET PEMERINTAH ANTARA ASPEK PIDANA DAN PERDATA I. LATAR BELAKANGPermasalahan sengketa
-
KESALAHAN ADMINISTRASI SEBAGAI ALIBI TIDAK DIHUKUM ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
OPINI HUKUM KESALAHAN ADMINISTRASI SEBAGAI ALIBI TIDAK DIHUKUM ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI I. Latar
-
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PERBUATAN DI BAWAH TEKANAN BAGI PENGECER PUPUK SUBSIDI
OPINI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PERBUATAN DI BAWAH TEKANAN BAGI PENGECER PUPUK SUBSIDI
November 2025
Archive
Categorise
Recent Posts
- Pengecer Pupuk Subsidi Dipidana Atau Disanksi Perdata
- Hakim Memutus Berdasarkan Dakwaan Atau Tuntutan Jaksa Untuk Memperoleh Keyakinan
- KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM DAKWAAN ALTERNATIF PENUNTUT UMUM
- KEPENTINGAN INVESTASI ATAU KETAATAN TATA RUANG DALAM KACAMATA HUKUM
- PIDANA KORUPSI PENGADAAN PUPUK SUBSIDI
