-
Kriteria Hukum Sumur Minyak Rakyat yang Diberi Izin
OPINI HUKUM Kriteria Hukum Sumur Minyak Rakyat yang Diberi Izin A. Pendahuluan Kegiatan penambangan minyak
-
PELEPASAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI DASAR KEPEMILIKAN LAHAN
OPINI HUKUM PELEPASAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI DASAR KEPEMILIKAN LAHAN I. Latar Belakang Isu pertanahan dan
-
ASPEK HUKUM JUAL BELI TANAH OLEH PIHAK YANG TIDAK BERHAK
OPINI HUKUM ASPEK HUKUM JUAL BELI TANAH OLEH PIHAK YANG TIDAK BERHAK I. Latar Belakang
-
TEMUAN BPK KELEBIHAN BAYAR SEBAGAI DASAR PENEGAKAN HUKUM PIDANA
OPINI HUKUM TEMUAN BPK KELEBIHAN BAYAR SEBAGAI DASAR PENEGAKAN HUKUM PIDANA I. Latar Belakang Badan
-
ASPEK HUKUM ALIH FUNGSI LAHAN PERKEBUNAN MENJADI PERTAMBANGAN
OPINI HUKUM ASPEK HUKUM ALIH FUNGSI LAHAN PERKEBUNAN MENJADI PERTAMBANGAN I. Latar Belakang Indonesia dikenal
-
APAKAH PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERSIFAT RELATIF ATAU MUTLAK?
OPINI HUKUM APAKAH PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERSIFAT RELATIF ATAU MUTLAK? I. Latar Belakang Dalam
-
APA BEDA RUPS SIRKULER DENGAN RUPS BIASA
OPINI HUKUM APA BEDA RUPS SIRKULER DENGAN RUPS BIASA I. Latar Belakang Rapat Umum Pemegang
-
PENERTIBAN KAWASAN HUTAN: PENDEKATAN ASPEK ADMINISTRASI ATAU PIDANA
OPINI HUKUM PENERTIBAN KAWASAN HUTAN: PENDEKATAN ASPEK ADMINISTRASI ATAU PIDANA Permasalahan penguasaan dan pemanfaatan kawasan
-
MEMBANGUN KEBUN SAWIT PLASMA SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
OPINI HUKUM MEMBANGUN KEBUN SAWIT PLASMA SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN 1. Latar
-
PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI: RELATIF ATAU ABSOLUT?
OPINI HUKUM PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI: RELATIF ATAU ABSOLUT? I.
Oktober 2025
Archive
Categorise
Recent Posts
- Pengecer Pupuk Subsidi Dipidana Atau Disanksi Perdata
- Hakim Memutus Berdasarkan Dakwaan Atau Tuntutan Jaksa Untuk Memperoleh Keyakinan
- KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM DAKWAAN ALTERNATIF PENUNTUT UMUM
- KEPENTINGAN INVESTASI ATAU KETAATAN TATA RUANG DALAM KACAMATA HUKUM
- PIDANA KORUPSI PENGADAAN PUPUK SUBSIDI
