-
TANAH HAK DAN TANAH NEGARA DALAM KONTEKS HUKUM PERTANAHAN
OPINI HUKUM TANAH HAK DAN TANAH NEGARA DALAM KONTEKS HUKUM PERTANAHAN Penguasaan dan pemanfaatan tanah
-
Konsekuensi Ahli Waris Menjual Sepihak Harta Warisan
OPINI HUKUM Konsekuensi Ahli Waris Menjual Sepihak Harta Warisan 1. Latar Belakang Persoalan warisan merupakan
-
Risiko Notaris atas Akta Otentik yang Isinya Palsu
OPINI HUKUM Risiko Notaris atas Akta Otentik yang Isinya Palsu 1. Latar Belakang Notaris sebagai
-
Keterangan Palsu dalam Akta Otentik sebagai Dasar Batalnya Perikatan
OPINI HUKUM Keterangan Palsu dalam Akta Otentik sebagai Dasar Batalnya Perikatan 1. Latar Belakang Akta
-
Laporan Pidana Sebagai Dasar Kepentingan Umum Menghapus Delik Pencemaran Nama Baik
OPINI HUKUM Laporan Pidana Sebagai Dasar Kepentingan Umum Menghapus Delik Pencemaran Nama Baik 1. Latar
-
Urgensi Izin Pengadilan dalam Upaya Paksa yang Dilakukan Penyidik: Menjaga Legalitas dan Perlindungan Hak Asasi
OPINI HUKUM Urgensi Izin Pengadilan dalam Upaya Paksa yang Dilakukan Penyidik: Menjaga Legalitas dan Perlindungan
-
Pinjaman KUR sebagai Tindak Pidana Korupsi
Opini Hukum Pinjaman KUR sebagai Tindak Pidana Korupsi Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah
-
Pelanggaran Tata Ruang sebagai Dasar Penolakan Dokumen Lingkungan: Analisis Yuridis dan Praktis
OPINI HUKUM Pelanggaran Tata Ruang sebagai Dasar Penolakan Dokumen Lingkungan: Analisis Yuridis dan Praktis I.
-
Wanprestasi sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian
Opini Hukum Wanprestasi sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam praktek hukum perjanjian, seringkali terjadi situasi di
-
Mengukur Itikad Baik dalam Sebuah Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata
OPINI HUKUM Mengukur Itikad Baik dalam Sebuah Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata I. Latar Belakang Dalam
Agustus 2025
Archive
Categorise
Recent Posts
- Pengecer Pupuk Subsidi Dipidana Atau Disanksi Perdata
- Hakim Memutus Berdasarkan Dakwaan Atau Tuntutan Jaksa Untuk Memperoleh Keyakinan
- KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM DAKWAAN ALTERNATIF PENUNTUT UMUM
- KEPENTINGAN INVESTASI ATAU KETAATAN TATA RUANG DALAM KACAMATA HUKUM
- PIDANA KORUPSI PENGADAAN PUPUK SUBSIDI
